MerahPutih Nasional - Indonesia Police Watch (IPW) meminta kepada DPR dan pemerintah untuk segera mencapai kata sepakat dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/4) di gedung DPR untuk membahas calon Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti.
Presidium IPW, Neta S Pane berharap dengan adanya konsensus antara pemerintah dengan DPR RI, maka Korps Polri akan segera memiliki pimpimpin. Sebab sangat ironis, jika institusi sebesar Polridengan jumlah anggota 450.000 orang dibiarkan terkatung-katung tanpa
Kapolri sebagai pemimpin defenitif. ( Baca: Hadiri Rapat di DPR, Puan Semobil dengan Jokowi)
"Jika dilantik sebagai Kapolri baru, IPW berharap Badrodin Haiti bisa mengajak Ketua DPR dan Presiden Jokowi blusukan ke asrama-asrama polisi atau ke polsek-polsek di perbatasan dan terpencil. Tujuannya agar Ketua DPR dan Presiden tahu persis kondisi riil kepolisian," kata Neta melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Senin, (6/4).
Lebih lanjut Neta menjelaskan, saat ini situasi internal Polri sangat solid untuk mendukung Wakapolri Komjen Badroeddin Haiti menjadi Kapolri. Jenderal-jenderal yang tadinya bermanuver untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman sudah berjiwa besar, untuk melapangkan jalan kepada Badoridin Haiti ke kursi Tri Brata 1.
Selain itu nama Haiti juga sudah disampaikan Presiden kepada DPR, untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan. Hanya saja DPR perlu mendengar penjelasan Presiden Jokowi, kenapa mendadak mengganti nama calon Kapolri dari Komjen Pol Budi Gunawan kepada
Badrodin Haiti. (Baca: Menko Polhukam: Rapat Konsultasi DPR dengan Presiden Hanya akan Bahas 3 Hal)
Namun demikian hal itu bukan berarti harus dijadikan kalangan DPR untuk bermanuver dan mengganjal pencalonan Haiti. Sebab, jika DPR bermanuver yang dirugikan adalah institusi Polri. Lembaga penegak hukum ini akan kehilangan induk dan tanpa pemimpin yang jelas, seperti selama tiga bulan terakhir ini.
"Untuk itu IPW berharap kalangan DPR lebih mengedepankan, sikap kenegarawanannya dan lebih berorientasikepada kepentingan bangsa, sehingga bisa segera ditetapkan calon Kapolri yang defenitif. Dengan demikian kerja profesional kepolisian dan revolusi mental di Polri bisa segera dilakukan Kapolri baru," tandas Neta. (bhd)