MerahPutih.com - Kasus pembantaian terhadap 31 pekerja di Yigi, Nduga di Jalur Trans Papua tengah menjadi perhatian pemerintah. Terkait tragedi tersebut, Ind Police Watch (IPW) mendesak Presiden Jokowi untuk meminta maaf dan segera mencopot Kapolda Papua karena tidak mampu menjaga keamanan proyek strategis itu..
IPW menilai kasus pembantaian 31 pekerja dalam dua hari, Sabtu dan Minggu menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua, khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek ambisius Jokowi, yakni Jalur Trans Papua," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (5/12)
Lemahnya koordinasi ini, lanjut Neta, terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan daerah Nduga adalah daerah merah, sementara Kadiv Humas Polri mengatakan daerah aman. Ini jelas membuat publik bingung.
"Mengingat Jokowi sebagai presiden mengatakan Nduga adalah daerah merah, lalu kenapa pengamanan terhadap pekerja tidak maksimal? Atas kecerobohan inilah Jokowi harus minta maaf dan harus segera mencopot Kapolda Papua," tegasnya.
IPW mendesak Polda Papua segera menjelaskan secara transparan, apa sesungguhnya yg terjadi di Distrik Yigi.
"Mengapa 31 pekerja bisa tertembak, dan bagaimana kronologisnya," ucapnya.
Melihat apa yg terjadi di Yigi, menurut Neta S Pane, hal itu adalah sebuah pembantaian paling keji yang pernah terjadi di Papua.
"Itu merupakan kado hitam akhir tahun 2018 kepada Polda Papua sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan di propinsi paling timur Indonesia. Kasus pembantaian di Yigi ini juga menjadi kado hitam bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia," paparnya.
Menurutnya, kasus pembantaian 31 pekerja ini sebuah gambaran betapa lemah dan tak berdayanya Kapolda Papua dalam membuat dan menerapkan strategi keamanan bagi masyarakat di daerah itu hingga bisa terjadi pembantaian massal.
"Ironisnya, aksi penyerangan tiga hari berturut turut itu terbiarkan. Sabtu dan Minggu kelompok bersenjata membantai pekerja. Lalu Seninnya kelompok itu menyerang Pos Yonif 756/Yalet dan membunuh satu TNI. Dimana intelijen Polda hingga kelompok itu bisa bebas selama tiga hari melakukan pembantaian?," ujarnya
Melihat kenyataan ini, kata Neta S Pane, strategi dan kinerja Kapolda Papua patut dipertanyakan, apalagi jika mengingat di era kapolda sebelumnya kss pembantaian seperti ini tdk pernah terjadi.
"IPW berharap kasus ini segera diungkap dan pelakunya harus segera ditangkap untuk diproses hukum. IPW juga berharap, Presiden Jokowi tidak sekadar menggagas proyek ambisius Trans Papua tapi juga bisa menjamin nasib para pekerjanya hingga tidak dibantai secara sadis seperti di Yigi," pungkasnya. (*)