MerahPutih.com - Sejumlah kalangan mengkritik penangkapan dan penetapan tersangka aktivis yang juga dosen, Robertus Robert. Sebab, nyanyiannya soal 'Bubarkan ABRI' bukanlah masuk unsur penyebaran kebencian.
Menurut anggota Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga, pejabat pemerintah dan lembaga negara, tak termasuk dalam Pasal 28 ayat (2) ITE atau 156 KUHP tentang ujaran dan propaganda kebencian yang disangkakan kepada Robertus.
"Pemaksaan penggunaan pasal ini adalah upaya kriminalisasi pada Robertus Robet. Tindakan ini jelas ditujukan untuk menimbulkan iklim ketakutan kebebasan berekspresi di tengah tengah masyarakat," kata Sustira dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/3/2019).
Ia melanjutkan, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2).
"Apa yang dilakukan Robertus Robet telah secara tegas didukung oleh Konstitusi, pengekangan terhadap hak itu adalah pelanggaran hukum serius serta mencederai amanat konstitusi," terang Sustira.
Ia beranggapan, penjeratan dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait ujaran kebencian sangatlah tidak masuk akal.
"Secara subtansi pasal rumusan Pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut memiliki kesamaan norma dengan rumusan dalam KUHP khususnya tentang tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 KUHP. Keduanya memiliki syarat kuat bahwa perbuatan ujaran kebencian itu harus bersifat propaganda dan penghasutan bukan sekedar “penghinaan” atau “tuduhan”," terang Sustira.
Dalam konteks ini, lanjut Sustira, refleksi dari Robet sangat tidak pas dikategorikan menyebabkan keonaran, karena isu Dwifungsi TNI tersebutlah yang menjadi penyebab keonaran di masyarakat.
"Buktinya, banyak penolakan rencana diaktifkannya kembali Dwifungsi TNI. Kedua, tidak ada nilai informasi dari ujaran Robertus Robet, karena apa yang dia sebutkan telah lama digunakan dalam pergerakan mahasiswa sehingga tidak lagi relevan menyebutkan apakah nyanyian itu berita bohong atau tidak," jelas Sustira.
Sustira pun mendesak Polisi untuk mengikuti aturan perundang-undangan dan memperhatikan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi.
"Kami meminta untuk segera menghentikan kasus saudara Robertus Robet karena telah melanggar hak asasi manusia dan justru mengancam kehidupan berdemokrasi. Termasuk agar Jokowi mengevaluasi kinerja jajaran dibawahnya" tutup Sustira. (Kan)