MerahPutih Nasional- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, akhirnya mengesahkan draf RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.
RUU yang konsen mulai dibahas sejak dua bulan terakhir itu, menimbulkan polemik lantaran masih ada sejumlah pasal yang menjadi catatan dan perdebatan serius. Diantaranya, soal syarat dukungan partai politik terhadap calon kepala daerah dan mundurnya anggota dewan dari jabatannya manakala telah ditetapkan oleh KPU menjadi calon kepala daerah.
"Apakah RUU ini dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Taufik Kurniawan saat memimpinan sidang Paripurna, Kamis (2/6).
"Setuju," jawab anggota DPR, kompak.
Meski telah disahkan, ada sejumlah fraksi yang masih keukeh dan banyak melakukan interupsi terkait pengesahan tersebut. Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf menegaskan PKS tetap menginginkan agar anggota DPR, DPD dan DPRD tak perlu mundur saat maju dalam Pilkada. Fraksi PKS lebih setuju apabila, baik petahana dan anggota dewan cukup mengambil cuti selama masa Pilkada. Interupsi senada juga dinyatakan oleh anggota Fraksi Gerindra Azikin Solthan.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan, poin mundurnya anggota dewan parlemen sudah satu suara dengan sikap pemerintah yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
Rambe menjelaskan, awalnya putusan MK yang mengatur anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur setelah ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pilkada, membuat rasa ketidakadilan bagi setiap fraksi, karena di sana calon petahana tidak diatur untuk mundur.
Akhirnya, disepakati jalan tengah bahwa calon petahana yang ikut Pilkada, harus mengajukan cuti saat tahapan Pilkada berlangsung.
Selain itu Fraksi PKS dan Gerindra juga meminta agar syarat dukungan partai politik kepada calon kepala daerah diturunkan menjadi 15-20 persen yang sebelumnya berjumlah 20-25 persen.
"Masukan yang disampaikan oleh PKS dan Gerindra akan dijadikan catatan dalam proses pengesahan UU.Tentunya atas seizin kami dari meja pimpinan, tidak ada menang dan kalah, dan harapan setiap interupsi dicatat sebagai dokumen yang tak terpisahkan," kata Taufik Kurniawan menutup sidang paripurna.
BACA JUGA:
- Ini Isi Pidato Megawati Soekarnoputri di Hari Lahir Pancasila
- Said Aqil: Berani Rubah Ideologi Pancasila Akan Berhadapan dengan NU
- Said Aqil : Membela Negara Sama Wajibnya dengan Shalat
- Said Aqil: Islam Nusantara Sangat Cocok Untuk Indonesia
- Ideologi Pancasila Digali dari Kultur Asli Indonesia