MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) yaitu KantorDPRD Provinsi, Kantor Dinas Kehutanan dan Dinas Perizinan, pada Senin (29/10).
Penggeledahan untuk mengusut kasus dugaan suap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD dalam bidang perkebunan, kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Kalteng tahun 2018.
"Dilakukan penggeledahan di Kalteng, yaitu Kantor DPRD Provinsi, Kantor Dinas Kehutanan dan Dinas Perizinan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (30/10).
Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen terkait perizinan PT. BAP. Diketahui, petinggi PT BAP yang merupakan anak usaha Sinar Mas Group diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kalteng, salah satunya terkait perizinan PT BAP untuk menggarap lahan sawit yang diduga bermasalah.
"Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen terkait perizinan PT BAP," imbuh Febri.
Diberitakan, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (26/10). Ketujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam bidang perkebunan, kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup di Provinsi Kalteng tahun 2018.
Dari tujuh orang yang ditetapkan tersangka, tiga orang diantaranya merupakan petinggi PT Bina Sawit Abadi Pratama (BAP), yakni Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT BSAP yang juga Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk); Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT BAP Wilayah Kalteng bagian Utara, serta Teguh Dudy Zaldy selaku Manajer Legal PT BAP.
Sementara empat tersangka lainnya berasal dari unsur DPRD Kalteng, yakni Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Kalteng; Punding LH Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng; Arisavanah selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng; dan Edy Rosada selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng.
Ketiga petinggi PT BAP diduga menyuap sejumlah legislator Kalteng sekitar Rp 240 juta. Suap itu terkait dengan rencana DPRD Kalteng membuat press release mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) PT BAP.
Dengan suap tersebut, PT BAP meminta DPRD menyampaikan kepada media bahwa tidak benar PT BAP tidak memiliki HGU, namun proses perizinan itu sedang berjalan.Selain itu, PT BAP juga meminta agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BAP tidak dilaksanakan.
DPRD Kalteng sebelumnya menerima laporan masyarakat terkait pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Anggota Komisi B DPRD Kalteng sempat melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pihak PT BAP.
Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Kalteng mengetahui bahwa diduga PT BAP yang menguasai lahan sawit, namun sejumlah perizinan diduga bermasalah, yakni Guna Usaha (HGU), ljin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah, karena diduga Iahan sawit tersebut berada di kawasan hutan. (Pon)