Gegara Edhy Prabowo, Elektabiltas Prabowo dan Gerindra Turun
Minggu, 29 November 2020 -
MerahPutih.com - Kasus korupsi izin ekspor benih lobster (benur) yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo, berimbas besar pada Prabowo Subianto dan Gerindra.
Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, tertangkapnya politisi asal Muara Enim, Palembang itu bisa menurunkan elektabilitas Prabowo sebagai Capres dan juga dukungan terhadap Gerindra pada Pemilu 2024.
Baca Juga
"Karena peristiwa ini terekam dalam memori kolektif publik," ujarnya di Jakarta, Minggu (29/11)
Menurut dia, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Edhy Prabowo tidak hanya berdampak pada institusi Partai Gerindra.
Melainkan yang paling terkena dampaknya adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024.
Ia meyakini, peristiwa ini menjadi bahan pertimbangan publik untuk melakukan penilaian (assessment) terhadap integritas Gerindra yang menggaungkan narasi antikorupsi.
"Ini seperti yang dilontarkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto," katanya
Dengan adanya kasus korupsi ini, maka spirit antikorupsi dan penyelenggaraan pemerintahan bersih yang digaungkan saat kampanye telah menjungkirbalikkan persepsi publik.
"Publik akan menilai bahwa semangat antikorupsi sekadar jargon dan retorika," kata Direktur Eksekutif IPI ini pula.
Baca Juga
Penangkapan Menteri Edhy Prabowo Panaskan Peta Politik di Pemerintahan
Kasus korupsi besar yang melibatkan kader dan pimpinan parpol, apalagi kader partai yang menjadi pejabat publik berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Dia mencontohkan, kasus suap Gubernur Bank Indonesia yang melibatkan sejumlah kader dan pimpinan PDIP sekitar tahun 2008.
Contoh lain adalah kasus korupsi yang menjerat Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyeret sejumlah kader dan pimpinan Partai Demokrat.
Kasus korupsi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham dan sejumlah kader Golkar lainnya, juga berdampak pada penurunan kepercayaan publik.
Demikian pula kasus korupsi besar yang menimpa Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq dan kasus Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) telah memiliki kontribusi terhadap penurunan kepercayaan dan dukungan suara.
Namun, kata Karyono, dampak penurunan elektabilitas tergantung masif atau tidak kasus korupsi ini menjadi perbincangan publik.
"Jika dugaan kasus korupsi ini benar dilakukan secara sistemik dan menjadi wacana publik secara terus menerus, maka dampaknya bisa signifikan dalam menurunkan dukungan suara," tutup Karyono Wibowo. (Knu)
Baca Juga
