Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Erick Thohir Ancam Tutup Perusahaan BUMN yang Bikin Rugi

Eddy Flo - Sabtu, 18 Januari 2020

MerahPutih.Com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menutup perusahaan dibawah naungannya yang merugi. Selain terlalu banyak, perusahaan itu juga berpotensi menimbulkan masalah.

Erick mengatakan, perusahaan tersebut bisa dimerger atau dilikuidasi.

Baca Juga:

Diberi Laporan Mahfud MD, Erick Thohir Waspadai Ancaman Radikalisme di BUMN

“Kita sedang menunggu peraturan yang akan diputuskan Menteri Keuangan bersama Presiden bahwa kita sebagai yang mengelola aset boleh diberi hak memerger dan menutup,” kata Erick kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/1).

Erick Thohir ancam bubarkan BUMN yang terus merugi
Menteri BUMn Erick Thohir (Foto: antaranews)

Erick menambahkan, saat ini jumlah perusahaan BUMN ada 142. Jumlah tersebut belum termasuk anak cucu usaha perusahaan BUMN.

“Karena imposible siapapun menterinya memanage 100 perusahaan, kalau background entrepeneur paling kita juga inget direksi kita jumlahnya 8 sampai 12,” ucap dia.

Kendati demikian, Erick masih menunggu peraturan terkait hak untuk melakukan merger atau likuidasi tersebut. Ketentuan tersebut kemungkinan akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden atau instruksi presiden.

"Kalau haknya sudah dapat, baru kami bisa me-remaping. Kalau sekarang main tunjuk-tunjuk, ini merger, ini tutup kan tidak bisa," kata Erick.

Saat ini, pihaknya telah melakukan langkah awal untuk memetakan bisnis BUMN, salah satunya di bidang perhotelan. Kementerian BUMN rencananya akan menggabung seluruh bisnis rumah sakit pelat merah dalam satu induk usaha atau holding. Hal ini dilakukan agar pelayanan rumah sakit BUMN lebih maksimal.

Baca Juga:

Erick Thohir Ketawa Garuda Punya Cucu

Di sisi lain, Erick Thohir akan memetakan BUMN mana saja yang memang sepenuhnya memiliki tujuan keuntungan dan BUMN yang memiliki misi atau dampak sosial lebih besar dari keuntungan yang harus diraih. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan-perusahaan negara fokus dalam menjalankan bisnis.

"Nanti kami juga maping mana yang full ke bisnis dan mana yang 50:50 dan memang dampak sosialnya jauh lebih banyak," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah, Muhammadiyah Minta Erick Thohir Bereskan Jiwasraya

Baca Artikel Asli