Ekonomi Melambat, PHK Massal Jadi Ancaman Serius

Selasa, 28 Juli 2015 - Bahaudin Marcopolo

MerahPutih Bisnis - Ancaman terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal semakin santer terdengar. salah satu pemicunya adalah lesunya pertumbuhan ekonomi.

Presiden Konfederasi Sarekat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa ancaman terjadinya PHK massal bukan sekedar isapan jempol. Menurutnya PHK massal bakal terjadi jika pelambatan ekonomi terus terjadi.

"PHK massal akan terjadi pada industri tekstil," katanya saat dihubungi MerahPutih.com, Selasa malam (28/7).

Iqbal melanjutkan, ada banyak perusahaan yang sudah memberhentikan para pekerjanya sebelum hari raya Idul Fitri. Bentuk PHK bermacam-macam mulai dari memutus kontrak kerja buruh dalam waktu tertentu hingga pemecatan resmi oleh perusahaan akibat merugi.

"Sebelum puasa sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK," sambung mantan aktivis buruh Sarekat Pekerja Metal Indonesia (SPMI).

Masih kata Iqbal, ancaman terjadinya PHK massal dipicu dari terjadinya pelambatan ekonomi dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kurang tepat. Karena itu ia mendesak agar pemerintah mengambil langkah dan kebijakan tepat untuk segera mengantisipasi terjadinya PHK massal.

"Yang jelas pemerintah harus mengantisipasinya," demikian Iqbal.

Sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulistyo menjelaskan bahwa gejala-gejala pelambatan ekonomi yang terjadi saat ini harus disikapi pemerintah secara serius.

Salah satu kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya PHK massal adalah dengan menciptakan kebijakan yang tidak memberatkan pengusaha. Namun demikian yang terjadi justru pemerintah Jokowi-JK malah menerapkan kebijakan menggenjot pajak yang waktunya kurang tepat, disaat pengusaha sedang dihantam perlambatan ekonomi.

"Kita gak bisa tahan lama lagi, kalau nggak segera diambil langkah korektif maka akan terjadi PHK massal," katanya di sela-sela Trade and Investment Indonesia Timur di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5). (bhd/rfd

BACA JUGA:  

Pengusaha Elpiji Keluhkan Mahalnya Segel Karet Berlabel SNI 

Fundamental Ekonomi Harus Berubah dari Konsumsi ke Produktif 

Pemerintah Terlambat Antisipasi Tren Perlambatan Ekonomi

 

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan