Efisiensi Anggaran Pemerintah Bakal Berlanjut di 2026, APBN Jadi Perlindungan Masyarakat dan Pengusaha

MerahPutih.com - APBN tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan defisit pada rentang 2,48-2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tak jauh berbeda dari target defisit anggaran tahun ini sebesar 2,53 persen.

Pendapatan negara ditargetkan berada pada rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara sebesar 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.

Secara umum, belanja negara disalurkan untuk delapan program prioritas, di antaranya ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan; program kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.

Baca juga:

Kemenkeu Cari Cara Tambal Pemasukan Setelah Dividen Interim BUMN Masuk Danantara

"Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan," kata Sri Mulyani.

Menkeu menyebut masih ada waktu dua bulan lagi sampai dia menerima hasil laporan efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L).

Bersamaan dengan itu, Kemenkeu juga meninjau kondisi makroekonomi dalam menentukan postur APBN 2026.

APBN, akan dioptimalkan untuk menjadi instrumen counter cyclical dan melindungi masyarakat maupun dunia usaha.

Strategi penyusunan anggaran akan berpacu pada 8 program prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dikembangkan bersama dengan K/L terkait sesuai arahan presiden.

“Jadi, kami akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang ada batasnya, tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi,” ujarnya. (*)