MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengaku terkejut mendengar kabar bahwa PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bakal dipimpin oleh warga negara asing.
Padahal, perusahaan tersebut nantinya memegang peran penting dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia.
“Kami jujur cukup terkejut ketika mendengar bahwa PT DSI yang nantinya memegang peran sangat strategis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia justru akan dipimpin warga negara asing,” kata Mufti di Jakarta, Jumat (22/5).
Posisi PT DSI Dinilai Sangat Strategis
Menurut Mufti, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan ekspor SDA, devisa negara, harga komoditas, hingga masa depan industri nasional.
Meski demikian, ia mengaku tetap mencoba melihat langkah pemerintah secara objektif.
Mufti menilai pemerintah kemungkinan melihat persoalan tata kelola ekspor SDA sudah terlalu serius, terutama terkait dugaan praktik underinvoicing yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan besar.
“Negara tampaknya tidak ingin mengulangi kegagalan masa lalu ketika tata kelola ekspor komoditas strategis bocor dan dimainkan mafia,” ujarnya.
Baca juga:
Begini Peran Danantara dan BUMN DSI Jadi Eksportir Tunggal SDA Indonesia
Mufti menyebut pemerintah mungkin sengaja menghadirkan figur profesional asing yang dianggap memiliki rekam jejak, integritas, dan pengalaman dalam memperbaiki tata kelola ekspor nasional.
Namun menurutnya, persoalan utama bukan sekadar soal figur asing, melainkan apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu memperbaiki sistem dan meningkatkan penerimaan negara.
“Kalau tujuannya memang memperbaiki tata kelola ekspor nasional dan memastikan hasil SDA kembali ke rakyat, maka yang paling penting adalah hasilnya,” ucapnya.
Baca juga:
Warga Australia Luke Thomas Mahony Jadi Dirut Danantara Sumber Daya Indonesia, Ini Rekam Jejaknya
DPR Ingatkan Risiko Ketergantungan Asing
Meski memahami alasan pemerintah, Mufti mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi preseden ketergantungan terhadap tenaga asing di sektor strategis nasional.
“Karena sebaik apa pun profesional asing, yang paling memahami kepentingan jangka panjang bangsa ini harus anak bangsa sendiri,” Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam.
Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan batas waktu yang jelas terkait penempatan warga negara asing di posisi strategis tersebut.
Menurut Mufti, apabila langkah itu hanya bersifat transisi untuk membangun tata kelola baru dan membersihkan praktik-praktik buruk, maka setelah sistem berjalan sehat posisi tersebut harus dikembalikan kepada profesional dalam negeri.
Mufti juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap arah pengelolaan ekonomi nasional.
Ia berharap kebijakan tersebut benar-benar membawa perbaikan nyata bagi penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat. (Pon)