Bukan Cuma Podcast, Menkop Ferry Ungkap Sebenarnya untuk Apa Anggaran Rp 103 Miliar

MerahPutih.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono buka suara mengenai pemberitaan soal anggaran Rp 103 miliar yang disebut dialokasikan untuk podcast.

Ferry menegaskan, anggaran tersebut tidak diperuntukkan khusus untuk podcast. Anggaran itu berkaitan dengan kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi dalam mendukung penyampaian program dan kebijakan perkoperasian kepada masyarakat.

Menurut Ferry, komunikasi publik memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan tidak hanya berkaitan dengan produksi podcast.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Tegaskan Gak Bakal Setuju Kalau Manajer Koperasi Merah Putih Digaji Sebulan Rp 16 Juta

Komunikasi Publik Tak Hanya Podcast

Ferry menerangkan, terdapat berbagai kebutuhan yang masuk dalam fungsi komunikasi publik Kementerian Koperasi.

“Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian," jelas Ferry dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/9).

Dia menambahkan, komunikasi publik juga membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang profesional agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat secara luas.

"Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan," ujarnya.

Baca juga:

6 Lokasi Kopdes Merah Putih yang Unik, Mulai dari di Pinggir Kaki Gunung Sampai di Samping TPU

Anggaran Mendukung Penyampaian Program Koperasi

Ferry mengatakan dukungan komunikasi publik diperlukan agar berbagai program perkoperasian dapat tersampaikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia.

Hal itu mencakup koperasi eksisting yang terus diperkuat maupun KDKMP yang sedang dikembangkan.

Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,

Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono.

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR

Penjelasan tersebut disampaikan Menkop Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kemenkop serta anggota Komisi VI DPR RI. (Knu)