Alwan Ridha Ramdani
Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meyebut pihaknya akan peluncuran bersama Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Hal itu diungkapkan Zulhas meninjau empat lokasi Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10).
Ia mengatakan pemerintah akan melibatkan gubernur, bupati, dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) untuk memeriksa kesiapan koperasi di wilayah masing-masing.
Pada tanggal 14 kita rapat. Persiapan tanggal 15 kita launching bersama-sama,
kata Zulkifli, Selasa (13/10).
Dikatakannya sekitar 27 ribu koperasi telah selesai dibangun atau siap, sedangkan lebih dari 29 ribu pengelola telah dikirim dan ditempatkan. Pemerintah menargetkan jumlah pengelola mencapai sekitar 35 ribu hingga akhir tahun ini.
Yang sudah jadi 27.000. Insyaallah akhir tahun bisa jadi 35.000. Manajernya sudah dikirim, ditempatkan, ada sudah 29.000 sekian,
katanya.
Menurut Zulkifli, pembangunan fisik saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan program. Koperasi harus beroperasi dan menyediakan kebutuhan masyarakat desa, termasuk akses terhadap barang bersubsidi, layanan keuangan, dan dukungan untuk mengembangkan usaha.
Bangunan saja enggak cukup. Kalau bangunan saja buat apa. Jadi koperasi ini harus dirasakan oleh masyarakat desa itu, kebutuhan mereka tepat sasaran,
kata dia.
Zulkifli juga menyoroti satu koperasi yang belum menyediakan layanan BRILink dan langsung meminta pengelolanya mengurus penyediaan layanan itu.
Ini belum ada BRILink. Segera itu yang kami urus, bukan ngurusi jualannya saja. Itu yang diurus, BRILink itu harus ada di sini,
katanya
Zulkifli mengatakan koperasi perlu menyediakan akses transaksi perbankan agar warga tidak harus pergi jauh untuk mendapatkan layanan keuangan.
Ia mencontohkan layanan melalui agen perbankan, pembayaran tagihan listrik, layanan transportasi, hingga penerimaan kiriman uang dari anggota keluarga yang bekerja di luar negeri.
Menurut dia, akses pembiayaan juga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat desa. Pelaku usaha kecil tidak cukup hanya memproduksi barang, tetapi juga perlu mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil produksinya.
Orang desa itu tidak boleh hanya produksi saja, tapi tidak menerima manfaat nilai tambah. Aksesnya mahal, pinjam uang bunganya mahal, bagaimana UMKM mau tumbuh?
kata Zulkifli. ( (Ismail/Jawa Tengah).
