Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan

Ananda Dimas Prasetya - 20 menit lalu

MerahPutih.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11). UU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme, yakni terkait tindak pidana dan non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa kedua mekanisme tersebut menjadi bagian utama dalam pengaturan undang-undang yang baru disahkan.

“Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua nontindak pidana, non-conviction based,” kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (19/11).

Menurut Soedeson, melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Ketentuan tersebut dapat diterapkan apabila aset hasil korupsi yang telah dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Baca juga:

18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR

Aset Tetap Bisa Dirampas Meski Pelaku Tidak Diadili

Undang-undang ini juga mengatur perampasan aset dalam perkara ketika pelakunya tidak dapat menjalani proses persidangan. Kondisi tersebut meliputi pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

Dalam situasi demikian, proses peradilan terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan. Namun, hasil tindak pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara.

Dalam kondisi itu (ketika pelaku tidak dapat menjalani proses persidangan), perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara,

Anggota Komisi III DPR RI & Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra.

Soedeson menambahkan, cakupan pengaturan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sejumlah tindak pidana lain juga masuk dalam ketentuan tersebut, di antaranya narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.

Pengaturan itu juga mencakup penipuan, penggelapan, serta perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas.

Baca juga:

Buka Suara soal Pengesahan RUU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan

Perampasan Aset Tetap Harus Melalui Pengadilan

Meski memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset, Soedeson menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak. Setiap tindakan perampasan maupun penyitaan harus mengikuti mekanisme hukum dan memperoleh izin pengadilan.

Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,

Anggota Komisi III DPR RI & Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra.

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati. (Knu)

Baca Artikel Asli