MerahPutih.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan sebanyak 2.674 pegawai negeri sipil (PNS) terlibat tindak pidana korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Namun, baru sekitar 317 PNS yang dipecat.
"Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan," kata Bima saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).
Menurut Bima, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbarui data PNS yang terlibat korupsi dan perkaranya telah inkrah.
"BKN memerlukan waktu untuk menelusuri data PNS yang disebabkan karena tidak terdapat NIP (Nomor Induk Pegawai) dalam putusan pengadilan," ungkap dia.
Saat ini, merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pihaknya bakal melakukan pemblokiran terhadap data PNS yang terbukti korupsi itu, namun masih belum dipecat. "Untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional," tegasnya.
Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan dengan tidak hormat PNS yang terlibat korupsi telah inkrah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung langkah agar PNS yang terbukti korupsi dan berkekuatan hukum tetap agar dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat.
Menurut Agus, pejabat pembina kepegawaian harus menindaklanjuti setiap putusan pengadilan yang telah inkrah itu. Hal itu
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
"Jadi kepada pejabat itu (yang terbukti korupsi) bisa dikenakan sanksi yang sama, yang dikenakan kepada pejabat yang mestinya diberhentikan dengan tidak hormat," kata Agus. (Pon)