Buku Ajar Soal Israel, DPR: UU Sistem Perbukuan Belum Efektif
Jumat, 15 Desember 2017 -
MerahPutih.com - Polemik soal materi buku ajar yang berisi soal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel membuktikan belum efektifnya UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah harus memberi perhatian atas kasus tersebut.
Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mengatakan, mencuatnya materi buku ajar yang berisi soal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menunjukkan sistem perbukuan di Indonesia masih belum berjalan efektif.
"Kasus ini memberi pesan penting bahwa UU Sistem Perbukuan belum berjalan efektif. Padahal kalau sistem berjalan, tidak bakal terjadi masalah tersebut," kata Anang dalam keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (13/12).
Anang menyebutkan dalam UU Sistem Perbukuan secara tegas diatur soal syarat isi materi buku. Sementara, dalam Pasal 42 ayat (5) UU No 3 Tahun 2017, sambung Anang, diatur persyaratan konkret soal konten buku.
"Ada lima syarat isi buku yakni tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak diskriminatif berdasarkan SARA, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur kekerasan, dan tidak mengandung ujaran kebencian," katanya.
Terkait dengan buku ajar untuk SD tersebut, musisi asal Jember itu menilai, kandungan buku tersebut dapat masuk kategori bertentangan dengan Pancasila.
"Pancasila sebagai norma dasar yang memiliki spirit yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yakni turut serta menjaga ketertiban dunia, jelas dalam kasus Israel tersebut bertentangan dengan spirit konstitusi kita. Miris saja, kita menolak penjajahan dan mendorong ketertiban dunia, tetapi buku ajar justru menjadi agen promosi Israel," katanya.
Dalam bagian lain Anang menyebutkan, pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) termasuk peraturan menteri (Permen) supaya pelaksanaan UU Sistem Perbukuan dapat berjalan efektif.
"Meski dalam UU, pemerintah diberi batas waktu dua tahun sejak UU ini diundangkan, tetapi saya melihat sebaiknya pemerintah agar mempercepat penerbitan PP soal Sistem Perbukuan ini. Agar UU ini dapat terlaksana dengan baik," katanya. (*)
