Beras Mahal dan Langka, Pertanda Tata Kelola Beras Amburadul
Senin, 19 Februari 2024 -
MerahPutih.com - Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) dikutip Senin (19/2), beras medium harga rata-ratanya saat ini tercatat di level Rp 14.070 per kilogram.
Sementara itu harga tertinggi terpantau di Provinsi Papua Pegunungan seharga Rp 22.250 per kilogram, harga terendah ada di Provinsi Papua Selatan dengan harga Rp 11.800 per kilogram. Lalu, untuk beras premium rata-rata nasional menyentuh harga Rp 16.110 per kilogram.
Baca Juga:
Kelangkaan Beras Premium Harus Diselesaikan Sebelum Ramadan
Beras dengan harga tertinggi terpantau di Papua Tengah Rp 26.670 per kilogram, harga terendah di Provinsi Aceh sebesar Rp 14.600 per kilogram.
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menilai, berdasarkan data BPS, faktor inflasi komoditas makanan adalah penyumbang inflasi terbesar.
"Peranan komoditas makanan mencapai 74,21 persen sementara non makanan hanya sebesar 25,75 persen (Maret 2023). Pemerintah harus segera mengatasinya,” katanya kepada awak media dikutip di Jakarta, Senin (19/2).
Dia mengingatkan, masalah ini terkait tata kelola yang masih semrawut kemudian data pangan yang tidak akurat hingga insentif bagi petani berkurang.
"Terbukti beras produksi Indonesia menjadi yang termahal di antara negara produsen beras,” papar Politisi Fraksi PKS ini.
Faktor harga beras yang tinggi saat ini disebabkan dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh sekelompok konglomerat, yang semestinya dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog
Hidayatullah menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Stasitik (BPS) beberapa komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya adalah cabai merah, beras, dan daging ayam ras.
"Karena kenaikan harga harga tersebut akan berpotensi menjadi penyumbang inflasi Februari 2024, tentu pemerintah tidak boleh tinggal diam karena yang terdampak adalah rakyat," katanya.
Ia mengungkapkan, faktor harga beras yang tinggi saat ini disebabkan dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh sekelompok konglomerat, yang semestinya dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog.
"Selain karena masalah keterbatasan pasokan, juga tata kelola beras selama ini masih amburadul," katanya. (*)
Baca Juga:
Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai Dijual di Toko Ritel
