MerahPutih.com - Rapat terbatas dengan kementerian/lembaga terkait implementasi Permendag Nomor 36 Tahun 2023, memastikan kembali berlaku aturan barang milik PMI dibebaskan bea masuk dengan nilai USD 1.500.
Aturan itu sendiri saat ini dalam proses revisi oleh pemerintah secara keseluruhan, tidak hanya mengenai barang milik PMI. Pemberlakuan aturan tersebut, karena banyaknya barang PMI yang tertahan di gudang bea cukai atau pihak ketiga karena melebihi batas nilai.
Baca juga:
Penghasil Devisa Terbesar, Barang Pekerja Migran Bebas Bea Masuk Diusulkan USD 2500
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memastikan telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penambahan nominal pembebasan bea masuk atau bebas pajak pertambahan nilai untuk barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kepala BP2MI mengatakan sudah mengajukan usulan peningkatan nominal bebas pajak barang PMI dari USD 1.500 yang berlaku saat ini usai mengikuti rapat terbatas membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada 16 April 2024.
"Mudah-mudahan usulan BP2MI kepada Bapak Presiden bisa dikabulkan, surat sudah dikirim," kata Benny.
Permintaan penambahan pembebasan bea masuk barang kiriman para PMI itu untuk memperlihatkan penghargaan negara kepada pekerja migran yang menjadi pahlawan devisa tersebut.
Ia menegaskan, usulan kenaikan itu juga mengacu kepada contoh yang sudah dilakukan oleh Filipina yang memberikan nilai bebas pajak untuk para pekerja migrannya mencapai USD 2.800.
"Lagi dalam proses revisi dan mudah-mudahan proses revisinya cepat dan mengakomodir apa yang menjadi harapan para pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Baca juga:
Menumpuk di Gudang, Pengiriman Barang Pekerja Migran Kembali Keaturan USD 1500