Bakamla Turut Kembangkan Hak Demokrasi Nelayan
Rabu, 18 November 2015 -
MerahPutih Peristiwa - Badan Keamanan Laut (Bakamla) bertugas untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan laut Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bakamla melakukan kerja sama dengan sepuluh organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Ormas Asosiasi pihak universitas dan swasta.
"Bakamla melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan organisasi non pemerintah serta pengembangan kreativitas dan inovasi akademisi untuk keamanan dan keselamatan laut," ujar Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Desi Albert Mamahit, di kantor Bakamla Jln. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur, Rabu(18/11).
Kegiatan kerja sama yang disimbolkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bakamla dan pihak-phak terkait MOU ini dibuat dalam rangka pengembangan hak demokrasi nelayan sebagai salah satu pengguna laut yang memegang peranan penting, serta perhatian pemerintah terhadap hak-hak nelayan yang dirasa masih belum optimal.
"Di sisi lain, nelayan juga harus dapat menjalankan kewajibannya dan patuh kepada hukum yang berlaku, termasuk menjaga lingkungan ekosistem laut dan aturan keselamatan pelayaran. Sehingga Bakamla perlu menjalin kerja sama dengan organisasi non pemerintah," ujarnya.
Lembaga non pemerintah yang dimaksud antara lain : Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Pelayaran (KIARA), Asosiasi Nelayan Republik Indonesia (ANRI) Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia National Shipowners Association (INSA) dan Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI). (aka)
BACA JUGA:
