Arif Poyuono: Keluarga JK Nikmati Fasilitas Pemberian Lino

Jumat, 08 Januari 2016 - Eddy Flo

Merahputih Peristiwa- Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arif Poyuono menyatakan keluarga Jusuf Kalla (JK) turut menikmati  fasilitas mewah pemberian mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino. Salah satunya adalah bisnis Carport (penampungan mobil).
 
"Kalau bicara JK tidak punya hubungan dengan RJ Lino itu salah besar. Kalau saya buka nanti jadi malu. Keluarga JK banyak dapat fasilitas bisnis dari Lino. Carport itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh Lino ke keluarga JK," Ungkapnya, kepada awak media, Jumat (8/1). 
 
RJ Lino saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 lalu. Ia disangka melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan korporasi. Ia pun dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 KUHP.
 
Diketahui, kedekatan Lino dengan Wapres JK difasilitasi oleh Sofyan DJalil yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebulan sebelum pergantian direksi Pelindo II, Sofyan Djalil berkunjung ke Guangxi meninjau Pelabuhan Aneka Kimia Raya (AKR). Kunjungan Sofyan Djalil itu atas saran Ahmad Kalla, adik Jusuf Kalla, untuk melihat proyek yang dikerjakan oleh RJ Lino. 
 
Kebetulan waktu itu Lino menjabat sebagai Direktur di Pelabuhan AKR Guangxi , sebuah pelabuhan yang tidak terkenal karena hanya Pelabuhan sungai. Pada momen itulah, keduanya disatukan. Sofyan Djalil dibuat takluk oleh RJ Lino dan tentunya Ahmad Kalla. Di sana juga pada akhirnya Kalla mendesak Sofyan Djalil untuk mengangkat Lino sebagai Direktur Pelindo II Tanjung Priok. (adt)
 
BACA JUGA:
  1. Loyalis JK: Tak Ada Keretakan antara Presiden dan Wapres
  2. Hatta Taliwang: Kabinet Jokowi Tidak Pernah Terasa Damai
  3. Ubedilah: Reshuffle Bukti Lemahnya Konsolidasi Elit Politik
  4. Pengamat: Reshuffle Kabinet Harus Besar-Besaran
  5. "Reshuffle Kabinet Hak Presiden Bukan PDIP"

Bagikan

Baca Original Artikel

Berita Terkait

Bagikan