MerahPutih.com - Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief meniilai antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya lebih akur dan kompak dalam menangani persoalan banjir.
Ketidakompakan antara Anies dengan Jokowi terutama soal penyebab banjir. Menurut Andi, hal ini demi kepentingan rakyat yang lebih luas dimana sinergi antara pusat dengan daerah sangat diperlukan.
Baca Juga
Jumlah Korban Tewas akibat Banjir di Jabodetabek Capai 30 Orang
"Sebaiknya pemerintah kompak, kita akhiri semua hal buruk yang pernah ada," kata Andi dalam keterangan di akun Twitternya yang dikutip di Jakarta, Jumat (3/1).
Ia menyebut, Anies harusnya jangan melawan kebijakan kepala negara. Ia lantas mengungkit perlawanan Jokowi ketika menjabat kepala daerah ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Apakah kepala daerah boleh melawan kepala negara? Seharusnya tidak. Pak Anies melawan kesimpulan Pak Jokowi soal sampah penyebab banjir. Dulu, Pak Jokowi walikota sempat melawan Pak SBY soal penyaluran BLT. Sebaiknya pemerintah kompak, kita akhiri semua hal buruk yg pernah ada.
— andi arief (@AndiArief__) January 3, 2020
"Apakah kepala daerah boleh melawan kepala negara? Seharusnya tidak. Pak Anies melawan kesimpulan Pak Jokowi soal sampah penyebab banjir. Dulu, Pak Jokowi wali kota sempat melawan Pak SBY soal penyaluran BLT," sebut Andi.
Andi Arief menyebut Jokowi pernah menolak kebijakan BLT ketika menjabat sebagai kepala daerah. Ketika itu terjadi, SBY masih menjabat Presiden RI.
"Waktu itu salah satu kepala daerah menolak kebijakan BLT, 2008. Kepala-kepala daerah dari PDIP menolak BLT," katanya. Dalam kurun waktu itu yang dijelaskan Andi Arief, Jokowi menjabat Wali Kota Solo dari PDIP.
Jokowi diketahui pernah menolak program BLT yang digagas oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyoni, baik saat menjabat wali kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pernah mengaku tak setuju dengan program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin (Balsem). Selain itu, dirinya sudah sejak dulu tak sepakat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah ada.
BMKG sudah mengingatkan curah hujan Jakarta masih akan tinggi. Masyarakat harus bersiap. Kalau terjadi benjir lagi, masyarakatnya yang harus siap, Pemda dan BNPB itu jumlahnya sedikit, tidak mungkin jadi dewa penolong di saat banjir. Paska banjir itulah tugasnya. Ayo bersiap.
— andi arief (@AndiArief__) January 3, 2020
Sebelumnya, Jokowi menyebut salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya adalah warga membuang sampah sembarangan. Tapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya pendapat berbeda.
Baca Juga
Banjir Hari ke-3, Jumlah Pengungsi di Jakarta Berkurang Jadi 12.491 Orang
Saat ditanya wartawan soal pernyataan Jokowi itu, Anies membandingkan lokasi titik banjir dengan titik curah hujan tinggi berdasarkan data BMKG. Menurutnya, data itu sesuai. Namun di lokasi-lokasi itu tidak banyak tumpukan sampah.
"Mungkin kita harus cek lagi (apakah banjir di Jakarta karena sampah), seperti apa kondisi per wilayah yang di situ ada banjir," ucap Anies. (Knu)