ALI: Perizinan Satu Atap di Tanjung Priok belum Efektif

Senin, 05 Oktober 2015 - Noer Ardiansjah

MerahPutih Bisnis - Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita menilai tim koordinasi perizinan ekspor dan impor pelabuhan Tanjung Priok sampai saat ini belum efektif.

Menurut Ketua Umum ALI, kewenangan otoritas pelabuhan harus diperkuat agar dapat sejalan dengan program yang diinginkan pemerintah.

"Saya melihat Tim Koordinasi dan Perizinan Satu Atap belum berjalan efektif, sampai saat ini otoritas pelabuhan sendiri masih belum kuat dan terlihat lemah," ungkap Zaldy Masita saat dimintai konfirmasi Merahputih.com di Jakarta, Senin (5/10).

Zaldy Masita menambahkan, jelas lembaga ini belum maksimal bekerja sepanjang otoritas pelabuhan belum kuat dalam mengatur semua kebijakan di pelabuhan. Untuk itu, pemerintah harus mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dengan memberikan wewenang lebih pada otoritas pelabuhan dalam kendali satu atap.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mendesak Pelindo II bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan agar akhir tahun ini dapat mengurangi masa tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok dari rata-rata 5 hari menjadi hanya 2 hari.

Melalui penguatan otoritas pelabuhan ini maka setiap lembaga dan instansi di bawah kendali mereka. Pasalnya, setiap lembaga dan instansi di Priok berjalan sendiri-sendiri. Benang kusut

Setidaknya ada 18 instansi yang mengurus perizinan bongkar muat di Pelabuhan Priok seperti Bea Cukai, Perpajakan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan lainnya.

"Kalau semua sudah dipegang penuh oleh otoritas pelabuhan maka roda perekonomian dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini tentu berdampak positif atas keputusan yang dikeluarkan Pak Presiden," jelas Ketua Umum ALI.

Diakui oleh Zaldy Masita, manajemen dan pengendalian kepelabuhanan perlu dibenahi dam hingga saat ini terlihat importir tengah mengalami penurunan drastis akibat kasus dwelling time. "Pemerintah harus segera cepat membenahi masalah ini, agar perekonomian nasional dapat berjalan lancar," tandasnya. (Abi)

Baca Juga

  1. Pelabuhan Tanjung Priok Bersih Pungli
  2. Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Kalibaru Tunggu Instruksi
  3. Menko Maritim Rizal Ramli Ingin Pungli di Pelabuhan Jadi Pungutan Resmi
  4. Perizinan Banyak Penyebab Lambatnya Bongkar Muat di Pelabuhan

 

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan