MERAHPUTIH.COM - TIM Advokasi Peduli Transportasi Publik mengkritik keras wacana Gubernur Pramono Anung menaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. Perwakilan Tim Advokasi Johan Imanuel menyatakan akan mengajukan keberatan penaikan tarif melalui hak uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Johan mengatakan tidak ada pilihan lain selain keberatan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
"Kami Tim Advokasi semuanya advokat, jadi kami akan respons dengan keberatan melalui hak uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap regulasi yang mengatur penaikan tarif Transjabodetabek dan Transjakarta tersebut" ujar Johan kepada wartawan, Senin (6/7).
"Tidak ada pilihan lain, kami sebagai advokat untuk menjaga hukum dan konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keberatan ini" lanjut Johan
Tim Advokasi Transportasi Publik menyatakan rencana penaikan tarif Transjabodetabek ingin dikemas Gubernur DKI Jakarta sehubungan adanya penaikan harga BBM. Dengan penaikan harga BBM, masyarakat meningkat untuk menggunakan transportasi umum.
Baca juga:
DTKJ Usul Tarif Transjakarta Jadi Rp 5.000, TransJabodetabek Rp 10.000
"Hal ini tidak tepat. Justru penaikan harga BBM memicu orang beralih ke kendaraan listrik karena faktanya kemacetan di Jakarta masih terjadi meskipun BBM naik," urainya.
Oleh karena itu, Gubernur Pramono hanya melihat aspek politik dalam hal rencana penaikan Transjabodetabek. Namun, Gubernur perlu juga melihat aspek sosiologis, filosofis, konstitusional, dan hukum sebelum merealisasikan rencana penaikan tarif. Wacana tersebut apakah sudah berdasarkan survei ke masyarakat jangan cuma ke beberapa kalangan.
"Apakah sudah tepat di saat harga BBM naik, dolar naik dan kebutuhan pokok juga naik? Sebaiknya untuk dibatalkan rencana penaikan tarif Transjabodetabek tersebut," ujar Johan
Maka dari itu, Pemprov DKI harus mendengarkan suara masyarakat jangan sampai diabaikan demi pemenuhan aspek politik, yang ujungnya alasan karena APBD DKI yang dipotong sehingga subsidi untuk Transjabodetabek menjadi besar.
"Lagi-lagi jangan masyarakat menjadi memikul tanggung jawab pemerintah daerah yang mengelola subsidi atau APBD DKI Jakarta. Lebih tepat menambah armada bus pada saat jam sibuk," tegas Johan.(Asp)
Baca juga:
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte