MerahPutih.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah pejabat negara memasuki babak baru setelah sedikitnya enam saksi mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kepada media dikutip Selasa (10/11), Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan permohonan perlindungan dari enam saksi tersebut saat ini masih dalam tahap penelaahan.
Baca juga:
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Achmadi menjelaskan proses telaah terhadap permohonan perlindungan telah berlangsung sejak 6 November 2026.
Menurut dia, LPSK juga melakukan koordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai posisi dan kebutuhan para saksi dalam perkara tersebut.
LPSK akan melakukan penelaahan dengan memperhatikan pentingnya keterangan saksi, ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan korban,
Ketua LPSK Achmadi
Ancaman dan Kerentanan Jadi Pertimbangan Utama LPSK
LPSK menegaskan setiap permohonan perlindungan akan dinilai berdasarkan sejumlah indikator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Fokus utama penilaian mencakup tingkat ancaman, kerentanan saksi, kepentingan keterangan yang diberikan, serta tingkat keseriusan tindak pidana yang sedang diusut.
Baca juga:
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah pemohon perlindungan dari saksi-saksi baru. Namun, LPSK belum mengungkap identitas enam saksi yang mengajukan perlindungan.
Alasannya, seluruh proses masih berjalan dan setiap aspek permohonan akan diteliti secara mendalam sebelum keputusan perlindungan diberikan.
Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,
Ketua LPSK Achmadi
Empat Tersangka Sudah Ditetapkan Bareskrim
Di sisi lain, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping serta penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Dilansir Antara keempat tersangka itu berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Baca juga:
Listyo Sigit Tersangka Sadap RI 1, Kasatpres Letjen Ariyo Windutomo Ditunjuk Rangkap Jabatan Plt KSP
Mereka merupakan personel Polri yang diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, aktivitas penyadapan yang dilakukan para tersangka disebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun laporan polisi sebagai dasar hukum.
Penyadapan juga diduga tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Temuan itu menjadi salah satu dasar penyidik dalam menjerat para tersangka dengan sejumlah pasal terkait akses ilegal dan pelanggaran sistem elektronik. (*)