MerahPutih.com - Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR RI. Hingga Selasa (10/11), sekitar 50 anggota DPR disebut telah menandatangani usulan tersebut.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan, Selasa (10/11), para anggota yang memberikan tanda tangan berasal dari berbagai fraksi. Usulan itu juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani (Hak Menyatakan Pendapat),
Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera.
Mardani termasuk salah satu anggota DPR yang ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Ia memastikan surat pengajuan itu sudah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.
Menurut Mardani, dukungan terhadap usulan tersebut tidak hanya datang dari satu kelompok fraksi.
"Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi," imbuh dia.
Baca juga:
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Usulan HMP Disebut Berasal dari Berbagai Fraksi
Mardani memastikan dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut datang dari anggota DPR lintas fraksi. Ia menyebut mayoritas fraksi telah memiliki perwakilan yang ikut menandatangani dokumen pengusulan.
Meski demikian, penandatanganan tersebut merupakan dukungan anggota secara personal dan belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk menggunakan HMP.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan terkait HMP dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme serta ketentuan konstitusi.
Baca juga:
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, HMP dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap sejumlah persoalan kenegaraan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam ketentuan tersebut, dugaan pelanggaran yang dimaksud antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Pengajuan HMP harus memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 210 UU MD3 mengatur bahwa usulan tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan harus disertai dokumen pendukung sesuai dasar pengajuannya. (Knu)