MerahPutih.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menyoroti meningkatnya angka pengangguran di Jakarta yang makin mengkhawatirkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di akhir tahun 2025 saja tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jakarta telah meningkat dari 6,05 persen pada Agustus 2025 menjadi 6,31 persen pada November 2025.
Hanya dengan data tersebut saja, pada akhir tahun lalu dapat dilihat pengangguran di ibu kota bertambah sekitar 19 ribu orang, sehingga terdapat 349 ribu warga Jakarta yang kini menganggur.
Belum lagi potensi pertumbuhan ekonomi di depan mata yang dihantui bayang-bayang ketidakpastian harga minyak dan gas (migas) serta resesi ekonomi dunia.
Baca juga:
MBG Bakal Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja, Kepala Daerah Melaporkan Penurunan Pengangguran
Ia menilai, rentannya masyarakat ibu kota terhadap resesi dan pengangguran adalah buah dari buruknya perencanaan pendidikan dan sektor industri andalan DKI yang telah berjalan tanpa arah jelas selama ini.
"Ada 3 era ekonomi. Pertama, era pertanian dan perkebunan, di sini dibutuhkan areal luas. Tetapi, tidak diperlukan pendidikan tinggi. Bahkan, warga yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) pun bisa bertahan dalam era tersebut," jelasnya.
Era kedua adalah era Industri, di mana industri manufaktur membutuhkan tenaga kerja atau buruh. Pada era industri ini, hanya warga berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) saja yang dapat bertahan, sebagai buruh industri.
Kemudian, Justin menjelaskan bahwa Jakarta sudah memasuki era perekonomian ketiga yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Baca juga:
SPPG Diklaim Bisa Kurangi Pengangguran, Wamenaker Targetkan 1,7 Juta Pekerja
Adapun, SDM tersebut harus bisa menguasai pengetahuan dan pengalaman-pengalaman di berbagai sektor industri yang kompleks.
"Era ketiga adalah era jasa dan teknologi. Di situ tidak dibutuhkan areal luas, tidak dibutuhkan juga pabrik-pabrik yang berpolusi, akan tetapi membutuhkan tenaga-tenaga profesional, seperti dokter, pengacara, ahli IT (Teknologi Informasi), arsitek, akuntan, bankir, analis keuangan, ilmuwan, dan sebagainya yang membutuhkan pendidikan formal yang tinggi," lanjutnya.
Justin menekankan, bahwa Jakarta sesungguhnya sudah ada di era ketiga tersebut, yaitu era jasa dan teknologi. Disebabkan sawah dan perkebunan sudah tidak ada lagi.
Lalu, mayoritas pabrik-pabrik manufaktur sudah lama angkat kaki dari DKI karena tidak efisien lagi untuk memproduksi barang dengan ongkos Upah Minimum Provinsi (UMP) yang merupakan salah satu tertinggi di Indonesia.
Baca juga:
Pengangguran Laki-Laki Masih Lebih Tinggi dari Perempuan, 7,35 Juta Orang Masih Menganggur
"Tapi apa yang terjadi? Akhirnya demografi DKI yang didominasi tamatan SMA ke bawah menjadi sulit untuk terserap dalam lapangan-lapangan pekerjaan eksisting. Maka dari itu tidak heran banyak warga SMA ke bawah sangat bergantung kepada sektor kerja non-formal seperti ojek online, pedagang lapak atau keliling, dan sebagainya," katanya.
Kemudian, ia menyorot susunan angkatan kerja Jakarta yang masih didominasi oleh lulusan SMA, yang mana lulusan-lulusan itu kesulitan untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan-pekerjaan profesional dalam era perekonomian dan industri ketiga ini.
"Berdasarkan Data BPS 2023 lalu, 78,7 persen penduduk usia produktif di Jakarta hanya berpendidikan SMA ke bawah. Kemudian, 21,3 persen lainnya atau sebagian kecil merupakan lulusan S1 ke atas. Dengan kata lain, tidak banyak warga Jakarta yang tamat kuliah S1, sehingga kesulitan mencari pekerjaan-pekerjaan profesional," imbuhnya.
Begitu pun, Justin memperingatkan bahwa faktanya lulusan-lulusan S1 dari setidaknya 30 kampus dengan ranking terbaiklah yang relatif mudah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan profesional.
"Sementara itu, jumlah universitas di Indonesia adalah ribuan. Sehingga, tidak heran sangat banyak sarjana S1 sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan sampai melamar menjadi Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) alias petugas kebersihan serbaguna demi mendapatkan penghasilan," sambungnya.
Semestinya, Justin berpendapat bahwa pendidikan terhadap warga Jakarta sejak dulu sudah diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya formalitas semata.
"Sekarang faktanya, data Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menunjukkan hanya terdapat 34,29 persen guru yang lulus uji kompetensi di ibukota pada tahun 2022 lalu. Kalau seperti ini, bagaimana mau mencetak lulusan berkualitas bila gurunya saja mayoritas tidak bersertifikasi?," ucapnya. (Asp)