Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Utami jadi salah satu saksi yang akan dihadirkan.

"Iya, kalau kita maunya sebelum Pilpres. Karena itu kebutuhan pemerintah, harus adanya Wagub," jelasnya.

"Di internal kami 11 persen di BPN," kata Mardani saat dijumpai di Kantor Indikator Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).

Kepala Kelompok Data dan Informasi Stasiun klimatologi Melati, BMKG DIY Djoko Budiyono menjelaskan Yogyakarta memasuki puncak musim hujan saat perayaan Imlek berlangsung.

"Sebenarnya kasus HAM masa lalu bisa diselesaikan. Tapi presiden Jokowi gagal melakukannya," kata Benny dalam acara Koalisi Bicara di Prabowo-Sandi

Burhanuddin menuturkan, dari sekitar 25 persen yang belum menentukan pilihan (undecided) bisa jadi karena mereka Golput atau masih bisa dipengaruhi dengan pilihan lain.

"Peserta DKT bersuara kompak bahwa posisi Wakil Gubernur tetap penting untuk Pemerintahan Provinsi," jelas Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo di Jakarta

Berdasarkan pengalaman, kata Arief, KPU menemukan kejadian yang tidak enak lantaran ditanya hal-hal yang sangat teknis, tidak penting yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan.

Selain pemain tempatan (lokal) yang majoriti dikekalkan (mayoritas dipertahankan), rombongan ini juga disertai dua lagi pemain impor baru yaitu Darryl Hérold Goulon dari Prancis dan Saddil Ramdani pemain muda dari Indonesia

Kepala Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Harissandi mengungkapkan ada penyanyi dangdut hingga model terlibat dalam prostitusi online yang menjadi 'angel' muncikari ES dan TN.

"Soal perpanjangan kontrak atau tidak, diserahkan kepada manajemen," ujar Atep

Ketua Seknas, M Taufik mengungkapkan, ini merupakan hari bersejarah dan penuh makna karena Sandiaga telah mencapai 1.000 titik kunjungan selama kampanye.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan berdasarkan kesepakatan bersama, debat capres-cawapres akan dibagi dalam enam segmentasi.

Di penggalan cerita, Megawati mengatakan, dia termasuk orang yang melarang publik khususnya kader PDIP untuk menghujat Presiden Soeharto.

"Bagaimana mau datang ke KPK, gak ada surat panggilannya kan. Itu persoalannya. Sampai hari ini belum menerima surat panggilan dari KPK," ujar Aher