"Kami akan bikin KPK di daerah-daerah, di provinsi, kita akan tambah anggarannya. KPK harus menjadi penegak hukum di negeri ini," kata Prabowo

"Mohon maaf, maksud saya mantan napi korupsi yang bapak calonkan sebagai caleg di Gerindra itu berdasarkan data ICW ada enam yang diteken oleh Ketum dan Sekjen," tanya Jokowi lagi.

"Negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh dalam tangani terorisme. Tidak hanya penegakan hukum yang tegas, tapi juga ada pendekatan persuasif," kata Jokowi.

Tak hanya mengenakan kaos merah, mereka juga sambil membawa kertas berwarna merah bertuliskan 'Adil Untuk Semua' serta kertas berwarna putih 'Aman Untuk Semua'.

"Kalau Pak Prabowo punya bukti, serahkan ke penegak hukum. Jangan grusa-grusu kayak tampilan Pak Prabowo selama ini," tegas Jokowi.

"Masalah hukum, korupsi, terorisme, kami ingin menyelesaikan di muara masalah. Kami harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup sehingga dia tidak bisa korupsi," kata Prabowo

"Enggak perlu menyerang, buat apa? Kita kan bukan mau serang-menyerang tapi membangun sistem pembangunan ke depan," kata OSO

"Jadi bapak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno sebelum berangkat ke sana, yang menajdi tradisi kita ya salat maghrib bersama, kemudian doa bersama," kata Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Chusni Mubarok

"(Yang tidak hadir) Pak SBY dan Mas Tommy," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso di Hotel Bidakara.

Kami mahasiswa menuntut debat Pilpres dilakukan di kampus karena di sanalah tempat segala program kerja diuji secara akademis," kata koordinator aksi, Erfan Kurniawan.

"Tidak ada korelasi dari debat, saya pikir HRS hanya menunjukan keterlibatan dia dalam pencalonan," ujar Kapitra, Kamis (17/1).

"Mereka salat maghrib berjamaah dan berdoa di sana kemudian makan malam lalu berangkat ke Bidakara," ucap Karding.

Emrus menambahkan, reputasi merupakan opini umum dari masyarakat tentang nama baik dari peserta debat.

Republik Islam Iran akan tetap mempertahankan seluruh militer dan para penasehat revolusionernya dan senjatanya di Suriah."

KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait dengan perizinan Meikarta tersebut.