Pilpres 2019

Jokowi Tegaskan Penanganan Terorisme Harus Berbasis HAM

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Januari 2019
Jokowi Tegaskan Penanganan Terorisme Harus Berbasis HAM

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia telah dijadikan contoh oleh negara lain dalam hal penaganan dan pencegahan tindak pidana terorisme.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat perdana Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, (17/1) malam.

"Negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh dalam tangani terorisme. Tidak hanya penegakan hukum yang tegas, tapi juga ada pendekatan persuasif," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengakui masih ada hal yang harus ditingkatkan dalam penanganan terorisme. Salah satunya memberikan pengetahuan tentang HAM kepada aparat penegak hukum.

Pasangan Prabowo-Sandi
Pasangan Prabowo-Sandi (Foto: Twitter @fadlizon)

"Tapi paling penting aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. SOP harus berbasis HAM. Dan UU terorisme yang sudah ada di 2018 lalu juga menitikberatkan pada pencegahan, pendekatan sosial, ekonomi dan budaya," jelas dia.

"Lebih penting transparansi pada proses penindakan supaya menjadi jelas," kata Jokowi menambahkan.

Sementara calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menegaskan terorisme adalah musuh yang harus dilawan bersama. Pasalnya, terorisme bertentangan dengan Alquran karena melakukan kerusakan di bumi sehingga harus dihukum dengan berat.

"Terorisme merupakan kejahatan yang garus diberantasan ke akar-akarnya. MUI juga sudah menfatwakan bahwa terorisme bukan jihad, haram dilakukan," ujar dia.

Karena itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, mengaku memiliki dua cara untuk menanggulangi terorisme. Pertama sinergi pencegahan serta penegakan serta melakukan deradikalisasi.

"Kami dekatkan pendekatan humanis tanpa melanggar HAM-nya. Menanggulangi HAM, itu kami mengajak ormas," pungkasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berantas Korupsi, Prabowo Akan Naikkan Gaji Penegak Hukum

#Presiden Jokowi #Prabowo Subianto #Pilpres 2019 #UU Terorisme
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Simak target dan kriteria penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Bagikan