Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2019

Jokowi Tegaskan Penanganan Terorisme Harus Berbasis HAM

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Januari 2019
Jokowi Tegaskan Penanganan Terorisme Harus Berbasis HAM

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia telah dijadikan contoh oleh negara lain dalam hal penaganan dan pencegahan tindak pidana terorisme.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat perdana Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, (17/1) malam.

"Negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh dalam tangani terorisme. Tidak hanya penegakan hukum yang tegas, tapi juga ada pendekatan persuasif," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengakui masih ada hal yang harus ditingkatkan dalam penanganan terorisme. Salah satunya memberikan pengetahuan tentang HAM kepada aparat penegak hukum.

Pasangan Prabowo-Sandi
Pasangan Prabowo-Sandi (Foto: Twitter @fadlizon)

"Tapi paling penting aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. SOP harus berbasis HAM. Dan UU terorisme yang sudah ada di 2018 lalu juga menitikberatkan pada pencegahan, pendekatan sosial, ekonomi dan budaya," jelas dia.

"Lebih penting transparansi pada proses penindakan supaya menjadi jelas," kata Jokowi menambahkan.

Sementara calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menegaskan terorisme adalah musuh yang harus dilawan bersama. Pasalnya, terorisme bertentangan dengan Alquran karena melakukan kerusakan di bumi sehingga harus dihukum dengan berat.

"Terorisme merupakan kejahatan yang garus diberantasan ke akar-akarnya. MUI juga sudah menfatwakan bahwa terorisme bukan jihad, haram dilakukan," ujar dia.

Karena itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, mengaku memiliki dua cara untuk menanggulangi terorisme. Pertama sinergi pencegahan serta penegakan serta melakukan deradikalisasi.

"Kami dekatkan pendekatan humanis tanpa melanggar HAM-nya. Menanggulangi HAM, itu kami mengajak ormas," pungkasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berantas Korupsi, Prabowo Akan Naikkan Gaji Penegak Hukum

#Presiden Jokowi #Prabowo Subianto #Pilpres 2019 #UU Terorisme
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Istana menegaskan kerja Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan survei.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Indonesia
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bukan hanya untuk TNI dan Kemenhan, tetapi juga guru, dosen, dan tenaga kesehatan di wilayah 3T.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Indonesia
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Stasiun Semarang Tawang segera direvitalisasi. Presiden RI, Prabowo Subianto, segera meresmikannya.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Indonesia
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Presiden RI, Prabowo Subianto, menaikkan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemhan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Indonesia
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta lulusan IPDN untuk dekat dengan rakyat dan menolak korupsi.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Indonesia
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2 di Pulau Jawa
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh kejaksaan negeri baru, termasuk Pangandaran dan Serang di Pulau Jawa.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2  di Pulau Jawa
Indonesia
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI jadi momentum menjaga independensi bank sentral.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Indonesia
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Gubernur BI Perry Warjiyo resmi mundur. Surat diterima Presiden tanpa alasan detail. Pemerintah bantah ada intervensi politik.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Indonesia
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Pengabdiannya
Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dari Gubernur BI. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dedikasinya.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Pengabdiannya
Indonesia
Perry Warjiyo Lepas Jabatan Gubernur BI, Destry Damayanti Ditunjuk Jadi Pengganti Sementara
Perry Warjiyo mundur dari Gubernur BI. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah menerima surat pengunduran dirinya.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Perry Warjiyo Lepas Jabatan Gubernur BI, Destry Damayanti Ditunjuk Jadi Pengganti Sementara
Bagikan