Pilpres 2019

Menimbang dan Menilai Debat Capres dari Perspektif Komunikasi Politik

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Januari 2019
Menimbang dan Menilai Debat Capres dari Perspektif Komunikasi Politik

Pengamat politik Emrus Sihombing (Foto: infonawacita.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan debat, termasuk debat Capres, salah satu setting komunikasi, sebagai unjuk kemampuan antar peserta debat dalam rangka memperoleh dukungan publik.

Selesai perdebatan, kata Emrus, biasanya publik memberikan penilaian, bisa dalam bentuk skor kuantitatif, siapa yang menjadi pemenangnya. Menurutnya, ada dua hal yang mempengaruhi penilaian publik kepada peserta debat. Pertama, yang sudah “melekat” pada diri peserta debat.

"Ada empat unsur yang sudah melekat pada diri masing-masing peserta debat mempengaruhi penilaian publik kepada peserta debat, yaitu pertarungan popularitas, prestasi, rekam jejak dan reputasi," kata Emrus kepada merahputih.com, Kamis (17/1).

Karena sudah melekat, lanjutnya, publik telah memberikan penilain kepada peserta debat sebelum debat dilaksanakan. Popularitas ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu popularitas dari sisi yang menguntungkan dan sisi merugikan bagi peserta debat.

Dosen UPH Emrus Sihombing
Emrus Sihombing (tengah) dalam diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

"Yang menguntungkan, apabila publik telah menilai peserta debat sebagai orang yang populer terkait dengan perilaku keseharian yang sesuai dengan rasa nyaman publik. Yang merugikan, ya sebaliknya. Jadi, ada pertarungan popularitas," ujarnya.

Emrus menyebut prestasi ini bisa dilihat selama memegang posisi atau suatu kepercayaan dari masyarakat. Jadi, tidak harus memegang jabatan presiden yang sedang dikontestasikan. Tetapi status sosial lain di bidang profesisosial lainya.

"Penilaian atas prestasi akan lebih baik bila itu merupakan yang luar biasa dan unik, tidak merupakan duplikasi dari tokoh tertentu. Jadi, prestasi hal penting juga," jelas dia.

Selain itu, Emrus mengungkapkan, bahwa rekam jejak juga menentukan penilaian. Jika rekam jejak pelaku debat tervalidasi sebagai sosok yang baik atau berada pada garis moral, etika dan hukum yang berlaku, maka lebih cenderung akan mendapat penilain subyektif yang positif dari publik.

"Demikian sebaliknya. Jadi, rekam jejak hal yang harus tetap terjaga," imbuh dia.

Emrus menambahkan, reputasi merupakan opini umum dari masyarakat tentang nama baik dari peserta debat. Menurutnya, nama baik peserta debat yang sudah tertanam di peta kognisi publik akan memberikan penilain positif terhadap tokoh tersebut.

"Demikian sebaliknya. Reputasi juga dipertaruhkan," ucap Emrus.

Sementara yang kedua, kata Emrus, yang terjadi di panggung debat saat perdebatan. Setidaknya ada empat unsur yang terjadi di pangung debat yang mempengaruhi penilai publik kepada pada peserta debat yaitu program, retorika, acting, dan rasionalitas,

"Program harus menjawab persoalan publik. Peserta debat mendapat penilain bagus dari publik bila program tersebut konkrit, baik dari aspek capaian, pendanaan, proses dan interval waktu yang operasional. Demikian sebaliknya. Program ibarat “peluru” yang dilontarkan ke peta kognisi semua khlayak," kata Emrus.

Dalam retorika ini, lanjut Emrus, peserta debat akan mendapat penilaian yang baik dari khalayak bila ia betul-betul menguasai materi yang disampaikan, menarik perhatian dan menimbulkan simpati, serta dapat diterima akal sehat masyarakat.

"Demikian sebaliknya. Jadi, diperlukan strategi retorika yang jitu untuk dapat memenangkan pertarungan debat," ujar dia.

"Acting. Ini juga perlu. Acting yang bagus akan mendapat pujian yang baik dari publik. Misalnya, cara berpakaian, berdiri, pandangan mata, posisi dan gerakan tangan serta kaki, intonasi suara, dan sebagainya. Demikian sebaliknya. Karena itu, acting harus dikelola dengan baik," sambung Emrus.

Menurut Emrus, argumentasi yang berbasis pada rasionalitas sangat penting. Misalnya, mengatakan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pendapat ini harus disertai dukungan fakta, data, bukti hukum yang sudah teruji viliditasnya dan disertai dengan argumentasi yang rasional.

"Bila tidak, bisa mendapat serangan balik dari lawan debat," pungkas pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Kembalikan Uang Suap Meikarta Sebesar Rp70 Juta

#Pilpres 2019 #Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Prabowo menyoroti adanya korupsi selama bertahun-tahun dalam tubuh Pertamina dan sektor energi Indonesia, termasuk manipulasi harga impor minyak.
Wisnu Cipto - 2 jam, 47 menit lalu
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Indonesia
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Saat ini, sekitar 15 ribu siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Olahraga
Bonus Atlet SEA Games 2025 Cair, NOC: Wujud Perhatian Prabowo untuk Olahraga Indonesia
Bonus atlet SEA Games 2025 kini sudah cair. Ketum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari mengatakan, ini adalah wujud perhatian Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
Bonus Atlet SEA Games 2025 Cair, NOC: Wujud Perhatian Prabowo untuk Olahraga Indonesia
Indonesia
Prabowo Lontarkan Gurauan ke Kapten TNI Rizki Juniansyah Usai Dapat Bonus Rp 1 Miliar
Prabowo menegaskan bahwa nominal uang yang diberikan negara bukanlah sekadar 'pembayaran upah'
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Prabowo Lontarkan Gurauan ke Kapten TNI Rizki Juniansyah Usai Dapat Bonus Rp 1 Miliar
Berita Foto
Momen Presiden Prabowo Subianto Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali SEA Games Thailand 2025
Presiden Prabowo Subianto saat menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali pada SEA Games Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Momen Presiden Prabowo Subianto Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali SEA Games Thailand 2025
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Prabowo Tegaskan Tak Boleh Sepeser pun Uang Rakyat Dicuri, Perintahkan Kejagung 'Sikat' 5 Juta Hektare Sawit Ilegal di 2026
Banyak yang bocor, terus kita kejar. Uang rakyat harus benar-benar dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Prabowo Tegaskan Tak Boleh Sepeser pun Uang Rakyat Dicuri, Perintahkan Kejagung 'Sikat' 5 Juta Hektare Sawit Ilegal di 2026
Indonesia
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Jenderal, Gak Cuma Jago Cangkul di Sawah
Bagi Prabowo, indikator keberhasilan kepemimpinannya adalah ketika kesejahteraan petani meningkat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Jenderal, Gak Cuma Jago Cangkul di Sawah
Indonesia
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Prabowo menekankan pentingnya transparansi dan penghindaran konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Berita Foto
Momen Presiden Prabowo Subianto Hadiri Panen Raya dan Umumkan Swasembada Pangan 2025
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan paparan dalam acara panen raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Januari 2026
Momen Presiden Prabowo Subianto Hadiri Panen Raya dan Umumkan Swasembada Pangan 2025
Bagikan