Pilpres 2019

Menimbang dan Menilai Debat Capres dari Perspektif Komunikasi Politik

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Januari 2019
Menimbang dan Menilai Debat Capres dari Perspektif Komunikasi Politik

Pengamat politik Emrus Sihombing (Foto: infonawacita.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan debat, termasuk debat Capres, salah satu setting komunikasi, sebagai unjuk kemampuan antar peserta debat dalam rangka memperoleh dukungan publik.

Selesai perdebatan, kata Emrus, biasanya publik memberikan penilaian, bisa dalam bentuk skor kuantitatif, siapa yang menjadi pemenangnya. Menurutnya, ada dua hal yang mempengaruhi penilaian publik kepada peserta debat. Pertama, yang sudah “melekat” pada diri peserta debat.

"Ada empat unsur yang sudah melekat pada diri masing-masing peserta debat mempengaruhi penilaian publik kepada peserta debat, yaitu pertarungan popularitas, prestasi, rekam jejak dan reputasi," kata Emrus kepada merahputih.com, Kamis (17/1).

Karena sudah melekat, lanjutnya, publik telah memberikan penilain kepada peserta debat sebelum debat dilaksanakan. Popularitas ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu popularitas dari sisi yang menguntungkan dan sisi merugikan bagi peserta debat.

Dosen UPH Emrus Sihombing
Emrus Sihombing (tengah) dalam diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

"Yang menguntungkan, apabila publik telah menilai peserta debat sebagai orang yang populer terkait dengan perilaku keseharian yang sesuai dengan rasa nyaman publik. Yang merugikan, ya sebaliknya. Jadi, ada pertarungan popularitas," ujarnya.

Emrus menyebut prestasi ini bisa dilihat selama memegang posisi atau suatu kepercayaan dari masyarakat. Jadi, tidak harus memegang jabatan presiden yang sedang dikontestasikan. Tetapi status sosial lain di bidang profesisosial lainya.

"Penilaian atas prestasi akan lebih baik bila itu merupakan yang luar biasa dan unik, tidak merupakan duplikasi dari tokoh tertentu. Jadi, prestasi hal penting juga," jelas dia.

Selain itu, Emrus mengungkapkan, bahwa rekam jejak juga menentukan penilaian. Jika rekam jejak pelaku debat tervalidasi sebagai sosok yang baik atau berada pada garis moral, etika dan hukum yang berlaku, maka lebih cenderung akan mendapat penilain subyektif yang positif dari publik.

"Demikian sebaliknya. Jadi, rekam jejak hal yang harus tetap terjaga," imbuh dia.

Emrus menambahkan, reputasi merupakan opini umum dari masyarakat tentang nama baik dari peserta debat. Menurutnya, nama baik peserta debat yang sudah tertanam di peta kognisi publik akan memberikan penilain positif terhadap tokoh tersebut.

"Demikian sebaliknya. Reputasi juga dipertaruhkan," ucap Emrus.

Sementara yang kedua, kata Emrus, yang terjadi di panggung debat saat perdebatan. Setidaknya ada empat unsur yang terjadi di pangung debat yang mempengaruhi penilai publik kepada pada peserta debat yaitu program, retorika, acting, dan rasionalitas,

"Program harus menjawab persoalan publik. Peserta debat mendapat penilain bagus dari publik bila program tersebut konkrit, baik dari aspek capaian, pendanaan, proses dan interval waktu yang operasional. Demikian sebaliknya. Program ibarat “peluru” yang dilontarkan ke peta kognisi semua khlayak," kata Emrus.

Dalam retorika ini, lanjut Emrus, peserta debat akan mendapat penilaian yang baik dari khalayak bila ia betul-betul menguasai materi yang disampaikan, menarik perhatian dan menimbulkan simpati, serta dapat diterima akal sehat masyarakat.

"Demikian sebaliknya. Jadi, diperlukan strategi retorika yang jitu untuk dapat memenangkan pertarungan debat," ujar dia.

"Acting. Ini juga perlu. Acting yang bagus akan mendapat pujian yang baik dari publik. Misalnya, cara berpakaian, berdiri, pandangan mata, posisi dan gerakan tangan serta kaki, intonasi suara, dan sebagainya. Demikian sebaliknya. Karena itu, acting harus dikelola dengan baik," sambung Emrus.

Menurut Emrus, argumentasi yang berbasis pada rasionalitas sangat penting. Misalnya, mengatakan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pendapat ini harus disertai dukungan fakta, data, bukti hukum yang sudah teruji viliditasnya dan disertai dengan argumentasi yang rasional.

"Bila tidak, bisa mendapat serangan balik dari lawan debat," pungkas pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Kembalikan Uang Suap Meikarta Sebesar Rp70 Juta

#Pilpres 2019 #Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Bagikan