Pilpres 2019

Menimbang dan Menilai Debat Capres dari Perspektif Komunikasi Politik

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 17 Januari 2019
Menimbang dan Menilai Debat Capres dari Perspektif Komunikasi Politik

Pengamat politik Emrus Sihombing (Foto: infonawacita.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan debat, termasuk debat Capres, salah satu setting komunikasi, sebagai unjuk kemampuan antar peserta debat dalam rangka memperoleh dukungan publik.

Selesai perdebatan, kata Emrus, biasanya publik memberikan penilaian, bisa dalam bentuk skor kuantitatif, siapa yang menjadi pemenangnya. Menurutnya, ada dua hal yang mempengaruhi penilaian publik kepada peserta debat. Pertama, yang sudah “melekat” pada diri peserta debat.

"Ada empat unsur yang sudah melekat pada diri masing-masing peserta debat mempengaruhi penilaian publik kepada peserta debat, yaitu pertarungan popularitas, prestasi, rekam jejak dan reputasi," kata Emrus kepada merahputih.com, Kamis (17/1).

Karena sudah melekat, lanjutnya, publik telah memberikan penilain kepada peserta debat sebelum debat dilaksanakan. Popularitas ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu popularitas dari sisi yang menguntungkan dan sisi merugikan bagi peserta debat.

Dosen UPH Emrus Sihombing
Emrus Sihombing (tengah) dalam diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat (MP/Asropih)

"Yang menguntungkan, apabila publik telah menilai peserta debat sebagai orang yang populer terkait dengan perilaku keseharian yang sesuai dengan rasa nyaman publik. Yang merugikan, ya sebaliknya. Jadi, ada pertarungan popularitas," ujarnya.

Emrus menyebut prestasi ini bisa dilihat selama memegang posisi atau suatu kepercayaan dari masyarakat. Jadi, tidak harus memegang jabatan presiden yang sedang dikontestasikan. Tetapi status sosial lain di bidang profesisosial lainya.

"Penilaian atas prestasi akan lebih baik bila itu merupakan yang luar biasa dan unik, tidak merupakan duplikasi dari tokoh tertentu. Jadi, prestasi hal penting juga," jelas dia.

Selain itu, Emrus mengungkapkan, bahwa rekam jejak juga menentukan penilaian. Jika rekam jejak pelaku debat tervalidasi sebagai sosok yang baik atau berada pada garis moral, etika dan hukum yang berlaku, maka lebih cenderung akan mendapat penilain subyektif yang positif dari publik.

"Demikian sebaliknya. Jadi, rekam jejak hal yang harus tetap terjaga," imbuh dia.

Emrus menambahkan, reputasi merupakan opini umum dari masyarakat tentang nama baik dari peserta debat. Menurutnya, nama baik peserta debat yang sudah tertanam di peta kognisi publik akan memberikan penilain positif terhadap tokoh tersebut.

"Demikian sebaliknya. Reputasi juga dipertaruhkan," ucap Emrus.

Sementara yang kedua, kata Emrus, yang terjadi di panggung debat saat perdebatan. Setidaknya ada empat unsur yang terjadi di pangung debat yang mempengaruhi penilai publik kepada pada peserta debat yaitu program, retorika, acting, dan rasionalitas,

"Program harus menjawab persoalan publik. Peserta debat mendapat penilain bagus dari publik bila program tersebut konkrit, baik dari aspek capaian, pendanaan, proses dan interval waktu yang operasional. Demikian sebaliknya. Program ibarat “peluru” yang dilontarkan ke peta kognisi semua khlayak," kata Emrus.

Dalam retorika ini, lanjut Emrus, peserta debat akan mendapat penilaian yang baik dari khalayak bila ia betul-betul menguasai materi yang disampaikan, menarik perhatian dan menimbulkan simpati, serta dapat diterima akal sehat masyarakat.

"Demikian sebaliknya. Jadi, diperlukan strategi retorika yang jitu untuk dapat memenangkan pertarungan debat," ujar dia.

"Acting. Ini juga perlu. Acting yang bagus akan mendapat pujian yang baik dari publik. Misalnya, cara berpakaian, berdiri, pandangan mata, posisi dan gerakan tangan serta kaki, intonasi suara, dan sebagainya. Demikian sebaliknya. Karena itu, acting harus dikelola dengan baik," sambung Emrus.

Menurut Emrus, argumentasi yang berbasis pada rasionalitas sangat penting. Misalnya, mengatakan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pendapat ini harus disertai dukungan fakta, data, bukti hukum yang sudah teruji viliditasnya dan disertai dengan argumentasi yang rasional.

"Bila tidak, bisa mendapat serangan balik dari lawan debat," pungkas pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Kembalikan Uang Suap Meikarta Sebesar Rp70 Juta

#Pilpres 2019 #Pengamat Politik #Presiden Jokowi #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Indonesia
Terkonfirmasi! Presiden Prabowo Tidak Hadir Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Delegasi Dipimpin Menlu
Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Cek agenda lengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Terkonfirmasi! Presiden Prabowo Tidak Hadir Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Delegasi Dipimpin Menlu
Indonesia
Pramono Ingin LRT Jakarta Diperpanjang ke JIS dan Whoosh, Minta Bantuan Danantara
LRT Jakarta akan diperpanjang ke JIS dan Whoosh. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta bantuan ke Danantara.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Pramono Ingin LRT Jakarta Diperpanjang ke JIS dan Whoosh, Minta Bantuan Danantara
Indonesia
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa sudah menutup 328 BUMN. Target hemat anggaran bisa menembus Rp 100 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Wapres Gibran meyakini pengalaman panjang serta rekam jejak akademis Suahasil menjadikannya sosok yang piawai menjaga kesehatan APBN
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Baznas RI menegaskan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak digunakan dalam penerbitan buku Islam Ala Prabowo.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Indonesia
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Presiden Prabowo Subianto minta seluruh WNI memiliki rekening baru melalui BRI dan BSI.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Bagikan