Meskipun ketiganya telah membantah mengenai uang tersebut, diyakini uang sebesar Rp11,5 miliar itu untuk kebutuhan Imam Nahrawi.

Menurut Febri dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen yang terkait dengan proses pengadaan dan penganggaran kapal.

"Ya sabar ya, yang benar pasti menang. Kebenaran pasti menang. Terima kasih ya, saya tahu anda ini petugas. Percayalah, kita berada di jalan yang benar," tandas Prabowo

"Warga persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei 2019," ujar Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan pers yang diterima di Yogyakarta, Senin (20/5).

Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, kondisi politik bangsa sudah sangat meprihatinkan, di mana demokrasi dicederai oleh penguasa.

"Sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas meninggalnya 527 orang petugas KPPS. Kami juga mendapatkan data dari Kemenkes ada sebanyak 11.239 orang petugas pemilu sakit," kata Agil.

“Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauaan kepada anggotanya untuk tidak ikut-ikutan gerakan apapun itu namanya. People power atau apa sudah berganti nama,” kata Bara Hasibuan

Ending Fuad dan Johny bersalah karena terbukti memberi suap sebesar Rp400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner, dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note9 kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana.

"Saya ngomong di DPR selaku anggota lembaga pengkajian MPR, selaku dewan pembina Gerindra, saya diundang Fadli Zon untuk mendampingi berbicara di depan forum rektor, pembicaraan itu bersifat terbatas dan tertutup," beber Permadi

"Rencananya nanti diterima oleh Pak Mensesneg. Setelah itu, kita rapat perdana," kata Yenti saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/5).

Wiranto juga mengingatkan seluruh komponen bangsa agar mewaspadai "penumpang gelap" yang mengambil keuntungan dari panas situasi politik dalam negeri menjelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU RI pada 22 Mei 2019.

"Kerawanan itu antara lain adanya kerumunan massa, daya tarik publikasi yang tinggi, dan peluang kelengahan aparat keamanan karena skala kegiatan yang cukup besar.

"Yang ramai kan di medsos (media sosial) saja dan elite politik yang jumlahnya sangat terbatas. Bahwa ada spekulasi penumpang gelap, ada ini, ada itu, saya kira itu biasa, apalagi itu diramaikan oleh medsos," jelas mantan Ketua MK ini.

"Kalau sekarang revolusioner ada radikal dianggap makar,ya silahkan. Berarti orang itu pengkhianat terhadap Bung Karno, " imbuh Permadi.

Lukman Said juga menilai Prabowo aneh lantaran menolak hasil Pilpres 2019. Bila berani seharusnya Prabowo juga menolak hasil Pemilihan Legislatif yang dilakukan secara serentak bersamaan dengan Pilpres.