Pemerintah DKI Jakarta akan mengurangi uang bantuan pada Kartu Lansia Jakarta (KLJ) hingga Rp 300 ribu mulai tahun 2023 mendatang.

Kebijakan subsidi energi yang selama ini berjalan masih menuai banyak masalah.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (12/11/2020), dalam periode 2021-2024 ada sekitar 706.438 pegawai negeri sipil yang akan pensiun.

Nantinya akan ada pengeluaran uang tambahan yang lebih banyak untuk beli bahan bakar untuk kendaraanya.

DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menggelar rapat paripurna (Rapur) penyampaian pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) pada Selasa (13/8) mendatang.

Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar meminta kepada Tito untuk transparan dalam proses seleksi dan penugasan Pj Gubernur. Menurutnya, jabatan Gubernur DKI Jakarta jelas sangat strategis.

Jakarta diklaim sebagai kota persatuan, pasalnya beragam kelompok dari berbagai penjuru Indonesia dan dunia bercampur di DKI. Bahkan tidak ada kelompok di Indonesia yang tidak terwakili di ibu kota Jakarta.

Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Urban 20 (U20) dan Youth 20 (Y20).

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi bersama World Bank Group dan didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian menghadirkan acara pendukung (side event) untuk agenda U20 Mayor Summit 2022.

Sampai saat ini nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan belum juga muncul. Padahal, masa purna Anies kurang lebih satu setengah bulan lagi.

Anies mengangkat Iwan Takwin sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo (JakPro).

"Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu pendingin udara atau AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri," kata Anas.

Penyaluran tambahan bansos senilai Rp 24,17 triliun akan dilakukan melalui program yang didesain dan diberi nama oleh masing-masing pemerintah daerah.

"(Kasus jual beli jabatan ASN di era sebelum Gubernur Anies) banyak lah," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (29/8).