Produk Dalam Negeri Bakal Dominasi Pembangunan IKN Nusantara
Penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Jakarta, Senin (29/8/2022). ANTARA/HO -Kementerian PUPR
MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap 1 senilai Rp5,3 triliun yang ditandai penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket di Jakarta, Senin (29/8).
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengoptimalkan produk dalam negeri (PDN), UMKM serta Koperasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Juga:
Terbagi 19 Paket Kontrak, Proyek IKN Tahap 1 Telan Biaya Rp 5,3 Triliun
"Misalnya marmer tidak perlu dari luar negeri. Lalu pendingin udara atau AC, lampu, dan sebagainya yang digunakan di IKN, harus produk dalam negeri. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, termasuk harus melibatkan UMKM-UMKM dan pelaku usaha Kalimantan," ujar Kepala LKPP Azwar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/8).
Ia mengatakan, satu hal yang juga menjadi catatan penting dalam Peraturan LKPP terkait pengadaan di IKN, adalah semangat keberpihakan kepada PDN, UMKM, Koperasi.
"Ini sekaligus menjadi bukti bahwa, sekali lagi, pembangunan IKN Nusantara bukan semata-mata soal pemindahan fisik ibukota, tetapi yang jauh lebih penting transformasi paradigma tentang Indonesia Maju yang inklusif, termasuk dalam hal pengadaan barang atau jasanya yang memberi dampak ke pemerataan ekonomi melalui PDN, UMKM dan Koperasi,” katanya.
Ia mengatakan, pembangunan IKN bisa menjadi momentum pengungkit Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, sehingga semua pihak harus optimistis.
Menurut dia, pemulihan ekonomi telah berjalan on the track diiringi dengan pengendalian inflasi, kinerja nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masuk jajaran yang terbaik di Asia.
Kondisi ini merupakan momentum karena dapat menyuntikkan semangat bagi untuk menjadikan IKN sebagai daya dongkrak untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, ekonomi yang inklusif, ekonomi yang Indonesia Sentris.
Saat ini LKPP terus mempercepat pengembangan e-Katalog. Telah ada 843.145 produk tayang di e-Katalog. Jumlah penyedia skala kecil-menengah telah mencapai 12.740 pelaku usaha, sudah melampaui penyedia skala besar yang mencapai 5.809 pelaku usaha. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan