Kemenkeu Minta Daerah Sediakan Anggaran Hadapi Dampak Kenaikan BBM Bersubsidi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Agustus 2022
Kemenkeu Minta Daerah Sediakan Anggaran Hadapi Dampak Kenaikan BBM Bersubsidi

SPBU. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah telah menetapkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli yang merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 Triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memastikan anggaran untuk tambahan bantuan sosial (bansos) tersebut sudah tersedia.

Baca Juga:

BLT Pengalihan Subsidi BBM Rp 600 Ribu Per Orang

Ia memaparkan, anggaran tambahan bansos ini tidak akan mengurangi anggaran subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) senilai Rp 502,4 triliun pada 2022.

"Kita mendapatkan tambahan bansos yang telah disetujui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) senilai Rp 18,6 triliun waktu itu. Kemudian dari cadangan lain kita bisa tambahkan sehingga capai Rp 22 triliun," kata Isa di Jakarta, Senin (30/8).

Sementara itu, sekitar Rp 2 triliun sisanya akan disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, pihaknya akan meminta Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar dana digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi masalah kenaikan pangan dan energi.

Ia mengatakan dengan kenaikan harga pangan dan energi saat ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat terutama masyarakat rentan dan miskin untuk mendapatkan pertolongan, dengan atau tanpa kenaikan harga BBM nantinya.

"Saya pastikan anggaran bansos itu bukan anggaran subsidi. Jadi anggaran subsidi sudah ada Rp 502,4 triliun, dan tambahan bansos ada anggarannya sendiri," terangnya.

Adapun penyaluran tambahan bansos senilai Rp 24,17 triliun akan dilakukan melalui program yang didesain dan diberi nama oleh masing-masing pemerintah daerah, baik disalurkan bagi penyedia angkutan umum, nelayan, maupun masyarakat rentan lain.

Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai total Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta masyarakat diberikan kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). (Asp)

Baca Juga:

Bantuan Pengalihan Subsidi BBM Dieksekusi Pekan Ini

#BBM Bersubsidi #Harga BBM #Subsidi #BLT #Bansos Tunai
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi
Kementerian ESDM mencatat terdapat peralihan (shifting) konsumen, dari bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi mengonsumsi BBM nonsubsidi, dengan angka mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi
Indonesia
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp 164,4 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Lifestyle
Bansos PKH BPNT Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Kapan bansos PKH BPNT 2025 Cair? Besaran bantuan mulai Rp 200.000 per bulan, cek selengkapnya
ImanK - Senin, 18 Agustus 2025
Bansos PKH BPNT Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Indonesia
600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?
Syaifullah juga mengajak masyarakat dan media untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?
Indonesia
Gubernur Pramono Ingatkan Bantuan Sosial dari Pemprov DKI Jangan Dipakai untuk Judol
Penerima bansos baru ini akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 300 ribu per orang setiap bulannya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 09 Agustus 2025
Gubernur Pramono Ingatkan Bantuan Sosial dari Pemprov DKI Jangan Dipakai untuk Judol
Indonesia
Polisi Usut Beras Oplosan, Kejagung Usut Penyimpangan Subsidi Beras
Modus pengoplosan dan penentuan harga eceran beras, lebih cocok ditangani Mabes Polri. Sehingga, Kejagung lebih memfokuskan diri mengusut korupsi dalam proses penyaluran subsidi beras.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Polisi Usut Beras Oplosan, Kejagung Usut Penyimpangan Subsidi Beras
Indonesia
Bansos PKD Pemprov DKI Jakarta Cair Bulan Ini: Ratusan Ribu Warga Terima Bantuan, Ada Penundaan untuk Penerima Baru
Sebanyak 149.687 penerima telah menerima bantuan ini, meliputi Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 Juli 2025
Bansos PKD Pemprov DKI Jakarta Cair Bulan Ini: Ratusan Ribu Warga Terima Bantuan, Ada Penundaan untuk Penerima Baru
Indonesia
Penerima Bansos Main Judol Dicoret, DPR Ingatkan Validasi Data
228.048 orang dicoret, dari total 603.999 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi karena terlibat judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
Penerima Bansos Main Judol Dicoret, DPR Ingatkan Validasi Data
Indonesia
Uang Bansos Disalahgunakan, DPR Sebut Hambat Upaya Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan
Fenomena ini juga menyoroti kelemahan dalam sistem verifikasi data penerima bansos
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Uang Bansos Disalahgunakan, DPR Sebut Hambat Upaya Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan
Indonesia
Pemerintah Bakal Coret Penerima Bansos yang Terbukti Terlibat Pendanaan Terorisme Hingga Tipikor
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menekankan pentingnya kerapian data agar program pemerintah menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 12 Juli 2025
Pemerintah Bakal Coret Penerima Bansos yang Terbukti Terlibat Pendanaan Terorisme Hingga Tipikor
Bagikan