Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah telah menetapkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli yang merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 Triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memastikan anggaran untuk tambahan bantuan sosial (bansos) tersebut sudah tersedia.
Baca Juga:
BLT Pengalihan Subsidi BBM Rp 600 Ribu Per Orang
Ia memaparkan, anggaran tambahan bansos ini tidak akan mengurangi anggaran subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) senilai Rp 502,4 triliun pada 2022.
"Kita mendapatkan tambahan bansos yang telah disetujui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) senilai Rp 18,6 triliun waktu itu. Kemudian dari cadangan lain kita bisa tambahkan sehingga capai Rp 22 triliun," kata Isa di Jakarta, Senin (30/8).
Sementara itu, sekitar Rp 2 triliun sisanya akan disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Selain itu, pihaknya akan meminta Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar dana digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi masalah kenaikan pangan dan energi.
Ia mengatakan dengan kenaikan harga pangan dan energi saat ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat terutama masyarakat rentan dan miskin untuk mendapatkan pertolongan, dengan atau tanpa kenaikan harga BBM nantinya.
"Saya pastikan anggaran bansos itu bukan anggaran subsidi. Jadi anggaran subsidi sudah ada Rp 502,4 triliun, dan tambahan bansos ada anggarannya sendiri," terangnya.
Adapun penyaluran tambahan bansos senilai Rp 24,17 triliun akan dilakukan melalui program yang didesain dan diberi nama oleh masing-masing pemerintah daerah, baik disalurkan bagi penyedia angkutan umum, nelayan, maupun masyarakat rentan lain.
Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai total Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta masyarakat diberikan kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). (Asp)
Baca Juga:
Bantuan Pengalihan Subsidi BBM Dieksekusi Pekan Ini
