“Atau, kemungkinan tim seleksi memang tidak melakukan background check. Padahal background check itu hukumnya wajib. Jika ini yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, mengapa tim seleksi bisa ceroboh," ucap Mili.

"Jadi sebenarnya Pemprov dan pak Gubernur tidak salah. Bukan beliau bukan tidak telaten atau tidak teliti. Memang tidak ada yang dilanggar. Prosesnya kan ada persyaratannya dan itu masuk semua," sambung Donny.

Saran itu diutarakan, kata dia, untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung lantaran pihak panitia mengundang petinggi negara seperti Presiden RI Jokowi, dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Donny Andy S. Saragih berstatus terpidana kasus penipuan

Widyastuti menambahkan, pihaknya tak menuntut kemungkinan akan menambah jumlah rumah sakit rujukan untuk pasien suspect Corona

Dalam Perayaan Imlek Nasional 2020 ini, lanjut Sulistiyanto, akan ada 10.000 undangan yang berasal dari lintas pihak, profesi dan keimanan

Penyebaran Corona sendiri ada kemiripan dengan virus SARS-CoV

"Dugaan maladmintrasi. Yang kami minta untuk saat ini, Pemprov DKI memeriksa track record yang bersangkutan dulu," kata Teguh

“Sampai saat ini kita belum tahu konsep penataan PKL yang diusulkan Pemprov seperti apa. Padahal, ini penting supaya kita bisa evaluasi," kata Anggota DPRD Fraksi PSI Eneng Malianasari

Tengku mengatakan, sebelum ini pihaknya telah menerjunkan dua alat berat jenis long arm roll. Dengan demikian saat ini pihaknya telah mengerahkan tiga unit alat berat untuk menangani turap longsor tersebut.

“Maka dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir,” tutur Heru.

Dengan kedekatan itu, Nurmansjah berkelakar agar Riza Patria tetap menjadi anggota DPR RI. Sementara dirinya menjadi pendamping Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahan DKI.

"Dalam perjuanagan itu kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran,materil maupun nyawa. Ada beberapa rekan kita ini kecapean akhirnya ada yang meninggal," papar Tokoh Islam Tionghoa Indonesia.

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.

"Jadi memang ini kan bukan dilihat ini lahan ini Pusat atau Pemprov, karena walaupun ini yang mengelola Setneg, tapi kan yang melintasi sini juga Warga DKI juga," kata Riski