Ketidakpastian ekonomi global mendorong investor Indonesia memilih diversifikasi investasi lintas negara untuk mengelola risiko portofolio.

Beredar informasi yang menyebut Garuda Indonesia merekrut pramugari gadungan yang sempat viral, cek kebenaran informasinya!

Sejumlah film horor Indonesia siap tayang di bioskop akhir Januari 2026. Dari Sengkolo hingga Kuyank, kisah mitos dan legenda kelam siap meneror penonton.

Wali Kota Madiun Maidi tiba di Gedung KPK usai terjaring OTT. KPK menyebut kasus terkait fee proyek dan dana CSR dengan barang bukti ratusan juta rupiah.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dari London untuk membahas kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk sejak 2025.

Apink resmi comeback pada 5 Januari 2026 dengan mini album ke-11 RE : LOVE untuk merayakan 15 tahun perjalanan karier mereka di K-pop.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengangkut 137 ton sampah dari pesisir Muara Baru. Penanganan dilakukan intensif sejak 16 Januari.

Grup global XG mengumumkan perubahan makna nama dari Xtraordinary Girls menjadi Xtraordinary Genes, menandai fase baru identitas dan kreativitas mereka.

Presiden Prabowo Subianto mengajukan Thomas Djiwandono, keponakannya, sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Juda Agung.

KATSEYE merilis EP Beautiful Chaos pada 2025. Salah satu single andalannya, “Gameboy”, hadir dengan nuansa pop modern yang enerjik dan playful.

BPBD DKI Jakarta melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca hari keempat sebagai mitigasi cuaca ekstrem. Penyemaian awan dilakukan di laut dan wilayah selatan Jakarta.

Giveon merilis lagu R&B berjudul “STRANGERS” pada 2025. Lagu ini menjadi bagian dari album terbarunya, Beloved, yang memuat 14 lagu.

Presiden Prabowo tiba di London untuk membahas kerja sama strategis RI–Inggris di bidang ekonomi dan maritim, bertemu PM Keir Starmer dan Raja Charles III.

Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.

Rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tuai kritik. SETARA Institute menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan supremasi sipil dan sistem peradilan pidana.