Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong PAM Jaya IPO pada 2027 dengan porsi saham publik maksimal 30% agar kendali layanan air tetap di tangan Pemprov.

KAI Daop 7 Madiun mengecam pencurian 108 baut penambat rel di Blitar. Aksi ini dinilai mengancam keselamatan perjalanan kereta dan ribuan penumpang.

Anggota Komisi I DPR RI mendukung Komdigi mengancam blokir Grok AI dan X jika digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi.

Polisi mengungkap kasus perempuan diduga pramugari gadungan Batik Air yang viral di media sosial dan sempat terbang dari Palembang ke Jakarta.

Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.

Gunung Kawi kerap dikaitkan dengan mistis dan pesugihan. Musisi asal Gunung Kawi, Matoha Mino, berusaha mematahkan stigma tersebut melalui karya musiknya.

Dinkes DKI Jakarta memastikan belum ditemukan kasus Super Flu Influenza A subclade K. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa panik.

Kejaksaan Agung menegaskan kedatangan penyidik Jampidsus ke Kementerian Kehutanan hanya untuk pencocokan data terkait kasus tambang di Konawe Utara.

Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.

Marion Jola resmi merilis album GEMINI pada Desember 2025. Salah satu lagunya, “Kawin Lari” hasil kolaborasi dengan Rayi RAN, viral di TikTok dan media sosial.

Kemlu RI memastikan 37 WNI di Venezuela dalam kondisi aman usai serangan AS dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. KBRI Caracas aktifkan komunikasi darurat.

Pemprov DKI Jakarta akan membangun jembatan penghubung JIS–Ancol sepanjang 400 meter. Groundbreaking dijadwalkan akhir Januari 2026.

Lagu EDM 'Turn The Lights Off' karya Kato rilisan 2010 kembali viral di TikTok Amerika setelah meme klub malam Jon Hamm, hingga jadi hit baru.

Pemprov DKI Jakarta mulai Rabu (14/1) membongkar 98 tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said dengan anggaran Rp 100 miliar.

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menegaskan penempatan Polri di bawah Presiden memiliki dasar konstitusional kuat dan tidak melanggar UUD 1945.