Wapres: Tidak Boleh Ada Permusuhan Akibat Pandangan Politik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 23 April 2023
Wapres: Tidak Boleh Ada Permusuhan Akibat Pandangan Politik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga calon presiden sudah mengemuka ke publik. Gerindra mengusung Prabowo Subianto, PDIP mengusung Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan diusung NasDem, Demokrat dan PKS.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini perbedaan pandangan dan pilihan politik pada Pemilu 2024 tidak akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat karena kuatnya tali persaudaraan.

Baca Juga:

Megawati Larang Kader PDIP Bahas Ganjar dan Cawapresnya Hari Ini

"Pemilu yang akan datang tidak membuat kita terpecah, karena silaturahmi kita sudah kuat. Jadi, tidak terpecah karena adanya perbedaan politik," kata Wapres.

Wapres pada sesi wawancara itu menyampaikan Idul Fitri menjadi ajang menyambung tali silaturahmi dengan sanak saudara dan kerabat untuk dapat bersama merayakan hari kemenangan umat Muslim.

Wapres mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum merekatkan persaudaraan.

Dia lalu menekankan pentingnya menjaga tali persaudaraan melalui silaturahmi, tidak terkecuali dalam menghadapi Pemilu di tahun 2024.

"Nilai silaturahmi itu menjadi penting dalam kaitannya menjaga kekeluargaan dan persaudaraan, termasuk juga dalam menghadapi Pemilu," jelas Wapres.

Wapres menuturkan bahwa Pemilu sudah disepakati dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, sehingga dia meyakini masyarakat dapat menyikapi perbedaan pilihan politik dengan berbesar hati.

"Pemilu ini kan sudah berkali-kali, artinya sudah biasa. Sikap legowo itu yang memang kita perlukan dalam menghadapi Pemilu, karena hal ini merupakan sistem yang kita sepakati dalam penyelenggaraan negara," ujar Wapres.

Wapres menekankan tidak boleh ada permusuhan yang ditimbulkan akibat perbedaan pandangan politik. Menurutnya, perbedaan merupakan sebuah kewajaran dan dapat disikapi secara bijaksana.

"Perbedaan pandangan politik dalam sistem demokrasi kita itu suatu keniscayaan, bahkan harus ada perbedaan politik. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menimbulkan permusuhan, harus disikapi dengan rasa kekeluarltitutt7r8r89gaan, damai," ujarnya.

Baca Juga:

Resmi Satu Gerbong, Hanura Manut Ganjar soal Cawapres

#Pemilu #Pilpres #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan