Wacana Ganjar-Anies, PDIP Sebut Kewenangan Megawati

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 Agustus 2023
Wacana Ganjar-Anies, PDIP Sebut Kewenangan Megawati

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Cahyo Purnomoed)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ramai diperbincangkan usai Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah melontarkan pernyataan tentang peluang tersebut.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerangkan, hingga saat ini, PDI Perjuangan belum menentukan siapa sosok yang akan dipilih menjadi cawapres Ganjar.

Hasto merinci, kewenangan menentukan cawapres Ganjar ada di dalam otoritas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

PDIP Sebut Peluang Duet Ganjar-Anies Masih Terbuka

"Itu disampaikan Pak Said, tadi saya meminta penjelasan Ibu Ketua Umum. Bahwa itu (pemilihan cawapres) adalah ranah dari Ibu Ketua Umum. Sampai saat ini belum diputuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto di Sleman, Selasa (22/8).

Hasto menerangkan, sosok cawapres Ganjar harus memiliki kesamaan ideologis dengan PDI Perjuangan. Hasto membeberkan cawapres Ganjar tak hanya harus punya kemampuan menaikkan elektoral, tapi juga punya kesamaan sejarah dan pemahaman yang sama pada kelompok marjinal.

"Tidak hanya elektoralnya tetapi juga melihat kemampuan teknisnya, kesesuaian terhadap ideologi, sejarah perjuangan bangsa, pemahaman terhadap fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting," tutur Hasto.

Baca Juga:

Demokrat Tolak Mentah-Mentah Wacana Pasangkan Ganjar dengan Anies

Hasto menambahkan, poin penting dari sosok cawapres Ganjar adalah sosok yang harus memiliki komitmen kuat pada keberagaman. Hasto menilai, cawapres Ganjar harus memiliki rekam jejak tidak menentang keberagaman di Indonesia.

"Tetapi akan dipastikan dari karakternya memiliki kesesuaian ideologis apalagi tadi aspirasi dari para akademisi tadi, pentingnya menjaga Bhinneka Tunggal Ika," urai Hasto.

"Sehingga calonnya juga punya komitmen yang sangat kuat terhadap keberagaman. Itu untuk persatuan Indonesia Raya. Tidak punya rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut," pungkas Hasto. (Cayho Purnomoedi/Yogyakarta)

Baca Juga:

PKS Tolak Anies jadi Cawapres Ganjar

#Anies Baswedan #Ganjar Pranowo #PDIP #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Bagikan