Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 07 Agustus 2023
Tutup Pintu Dukung Anies, PAN Hanya Mau Berkoalisi dengan Partai Pro Pemerintah

Viva Yoga Mauladi. (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menutup pintu untuk mendukung bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, posisi partainya sudah jelas yaitu hanya akan berkoalisi dengan partai pro pemerintah. Sikap politik PAN tersebut persis dengan keputusan Partai Golkar.

“Dari awal saya mengatakan bahwa PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah,” kata Viva kepada wartawan, Senin (7/8).

Baca Juga:

Surya Paloh Yakin Koalisi Pengusung Anies Makin Solid

Viva menyampaikan, partainya tengah melakukan penjajakan koalisi dengan Gerindra dan PDIP. Menurutnya, dua parpol tersebut senapas dengan arah politik PAN.

“Tidak menutup kemungkinan bergabung dengan koalisi partai Gerindra atau dengan PDIP. Harus satu napas itu,” ujarnya.

Menurut Viva, partainya dalam waktu dekat akan mengumumkan keputusan politik merapat ke PDIP atau Gerindra.

Dia menyebut, Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas bakal langsung mengumumkan calon presiden yang didukung.

“Soal pasangan calon akan diputuskan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan. Sekarang masih dalam proses cocoklogi, prediksi, ramalan-ramalan, dan itu menjadi bahan pertimbangan kami,” ungkapnya.

Baca Juga:

PSI Berbalik Arah ke Prabowo karena Tak Dianggap di Koalisi Ganjar

Viva menjelaskan, PAN dalam menentukan pandangan politik mempertimbangkan aspek-aspek antara lain pasangan capres-cawapres yang diusung harus memiliki peluang besar untuk menang.

“PAN harus menang dalam Pemilu 2024 karena PAN sudah dua kali mengalami kekalahan. Prediksi untuk itu adalah pasangan calon yang memiliki tren kenaikan elektabilitas yang cenderung naik dan kita melihat realitas sosial di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Viva menuturkan, pihaknya masih dalam tahap pendekatan untuk menawarkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

“Kalau sekarang ini kan masih dalam proses pendekatan, saling membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hal manajemen koalisi seperti apa. Jadi masih relatif masih longgar, masih cair, dan tentunya juga akan segera diputuskan nanti,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PPP Ungkap Koalisi Pendukung Ganjar Tetap Jalan Meski Tanpa PSI

#Pemilu #Pemilu 2024 #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Bagikan