Transportasi Umum Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 25 Agustus 2023
Transportasi Umum Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara Jakarta

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari. Foto: Instagram/eneng_maliyanasari

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jakarta beberapa wakti belakangan ini masuk daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Pada Agustus, Jakarta menduduki peringkat pertama dengan indeks kualitas udara berdasarkan IQAir mencapai 161-170. Artinya, pencemaran udara Jakarta sudah kritis dan membahayakan kualitas hidup penduduknya.

Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari menaruh perhatian mendalam pada hal ini. Menurutnya, Pemprov DKI bukan hanya memikirkan mitigasi jangka pendek, tapi sudah harus membuat strategi jangka panjang.

Baca Juga:

Pj Heru Minta Anak Buahnya Cicil Kendaraan Listrik Bantu Tangani Polusi


"Kebijakan WFH bagi ASN itu bentuk dari solusi jangka pendek, dan tidak terlalu signifikan karena jumlah ASN Pemprov DKI hanya sekitar 2.500 orang, sedangkan pergerakan orang di Jakarta bisa mencapai 25 juta jiwa setiap harinya. Faktanya macet masih terjadi, polusi tak berkurang," jelasnya.

Eneng Maliyanasari yang akrab disapa Milli menilai harus ada solusi dari tingginya mobilitas masyarakat di Jakarta. Tentunya tergantung pada transportasi massal, karena bagaimanapun kendaraan menjadi penyumbang terbesar pada polusi udara.

"WFH tentu berdampak pada ekonomi, masyarakat harus terus bergerak agar ekonomi tetap stabil, Transportasi massal adalah jalan solusi terbaik saat ini. Maka Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat unuk meningkakan mutu transportasi massal di DKI," jelasnya.

Jika kendaraan listrik hari ini digembar-gemborkan, sambung Milli, maka harusnya yang paling diutamakan adalah transportasi publik berbasis listrik.

"Bukan beralih ke kendaraan pribadi berbasis listrik, tapi masyarakat beralih ke transportasi publik yang berbasis listrik," jelasnya.

Baca Juga:

Mendagri Instruksikan Semua Kepala Daerah Jabodetabek Siram Jalanan untuk Atasi Polusi

Selain beralih ke transportasi publik berbasis listrik, Pemprov punya PR untuk menjangkau masyarakat di daerah penyangga dengan feeder busway.

"Saya melihat pemprov DKI perlu memperbanyak feeder busway berbasis listrik yang nantinya menjadi pilihan warga untuk mobilisasi diri," jelasnya.

Terakhir, Pemrov DKI perlu mengaktivasi kembali mikro trans untuk menjangkau para warga yang tak terjangkau TransJakarta, feeder busway dan posisi yang pelosok atau jalan kecil.

"Contohnya di kawasan Jakarta Barat, yang belum diaktifkan rute 78 Puri - Citraland, rute 79 Cengkareng - Kota, dan rute 107 Green Garden - Puri Beta. Jika semua transportasi umum bisa menjangkau warga-warga di semua wilayah maka tak ada alasan mereka untuk tidak beralih ke transportasi publik, apalagi yang berbasis listrik," tegasnya.

"Jika sudah menjadi kebiasaan warga menggunakan transportasi publik yang berkualitas, maka akan menjadi kultur dan udara bersih menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Tekan Polusi Udara, DPRD Dorong Pemprov DKI Berlakukan Ganjil Genap 24 Jam

#TransJakarta #DPRD DKI Jakarta #Polusi Udara
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Berita
15 Golongan Warga DKI Jakarta Dapat Naik Transportasi Umum Gratis, Termasuk Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp6,2 Juta
Pemprov DKI gratiskan transportasi umum bagi 15 golongan, termasuk karyawan swasta bergaji di bawah Rp6,2 juta dengan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).
ImanK - Kamis, 06 November 2025
15 Golongan Warga DKI Jakarta Dapat Naik Transportasi Umum Gratis, Termasuk Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp6,2 Juta
Indonesia
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Untuk mendapatkan akses transportasi gratis itu, karyawan swasta di Jakarta wajib memiliki Kartu Layanan Gratis (KLG). Pendaftaran KLG sendiri baru dapat diproses setelah memiliki KPJ.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
Pramono Anung Simpan Rapat-Rapat Rahasia Kenaikan Tarif Transjakarta, Masyarakat Diminta Sabar Menunggu
Ia juga mendesak perbaikan sistem tapping yang sering error, seraya memastikan 15 golongan masyarakat tetap gratis.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Pramono Anung Simpan Rapat-Rapat Rahasia Kenaikan Tarif Transjakarta, Masyarakat Diminta Sabar Menunggu
Indonesia
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Syaratnya, pekerja swasta yang dimaksud adalah pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan standar penghasilan maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Indonesia
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Namun, besaran penurunan anggaran belum bisa dipastikan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Indonesia
DPRD Jakarta Ngaku Belum Diajak Ngomong Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Jakarta terdampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TK) yang mencakup dana bagi hasil (DBH) hingga Rp 15 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
DPRD Jakarta Ngaku Belum Diajak Ngomong Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
DKI Jakarta kini menempatkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga sekaligus model integrasi nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
Bagikan