Tanggapi Hasil Survei, Perindo Sebut Ganjar Setipe dengan Jokowi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2023
Tanggapi Hasil Survei, Perindo Sebut Ganjar Setipe dengan Jokowi

Kolase foto tiga kandidat kuat calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 berada di angka 24,9 persen

Angka tersebut, dalam survei simulasi pilihan terbuka di mana responden dapat menyebut siapa pun yang menurut mereka layak dipilih menjadi presiden, menunjukkan elektabilitas Ganjar naik ketimbang Mei 2023. Saat itu, Ganjar memperoleh elektabilitas 22,8 persen, tertinggal 1,7 persen dari Prabowo Subianto.

Sedangkan Prabowo, kompetitor terdekat Ganjar, justru mandek suaranya. Elektabilitas Prabowo tercatat cuma naik 0,1 persen dari Mei 2023 menjadi 24,6 persen.

Baca Juga:

Ganjar Kalah oleh Prabowo di Survei Litbang Kompas, Gibran: Pasang Stiker Nanti Naik

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, hasil survei itu bukti masyarakat ingin Ganjar melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketimbang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Ferry Kurnia, dukungan masyarakat terhadap Ganjar sama sekali tidak terpengaruh dengan manuver politik sejumlah elite selama ini.

Apalagi, kata Ferry Kurnia, survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar menanjak, sementara kenaikan elektabilitas Prabowo terlihat mandek.

"Dukungan dan keinginan masyarakat yang kuat tercermin dalam survei Litbang Kompas. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan Mas GP (Ganjar Pranowo) melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi," kata Ferry Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/8).

Baca Juga:

Survei Litbang Kompas: Prabowo Unggul 52,9 Persen dan Ganjar 47,1 Persen

Menurut Ferry, peningkatan elektabilitas Ganjar Pranowo bisa disebabkan oleh berbagai faktor.

Seperti sosialisasi yang efektif sehingga disukai masyarakat dan peningkatan popularitas atas dukungan terhadap kebijakan yang diusung.

"Mas GP setipe dengan Pak Jokowi, bergerak dari lokal dengan memahami denyut nadi masyarakat kebanyakan untuk menasional bahkan mengglobal," ucapnya.

Ferry yang juga bakal caleg DPR RI dari Dapil Jabar 1 ini mengatakan, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dalam survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah itu memiliki dukungan yang lebih tinggi dari responden dibandingkan dengan Prabowo Subianto.

Meskipun persaingan tetap ketat, hal ini menandakan bahwa dalam rentang waktu survei tersebut, Ganjar berhasil memperoleh lebih banyak dukungan dari masyarakat.

"Karena masyarakat lebih tertarik dan terlibat dalam memilih Ganjar yang dianggap paling sesuai dengan harapan mereka," tutup mantan Komisioner KPU RI ini. (Knu)

Baca Juga:

Erick Thohir Bakal Ikuti Arahan Jokowi Antara Dampingi Ganjar atau Prabowo

#Ganjar Pranowo #Hasil Survei #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan