Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 03 Januari 2021
Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: Muhammadiyah).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com- Memasuki tahun 2021, Muhammadiyah meminta pemerintah bekerja keras untuk membuat kebijakan-kebijakan agar ekonomi Indonesia dapat bangkit di tengah pandemi COVID-19. Semua pihak diminta harus optimistis dan percaya Indonesia mampu bangkit dan keluar dari dampak pandemi.

"Seluruh kekuatan bangsa di tubuh pemerintah harus bekerja keras bagaimana di 2021 kebijakan-kebijkaan ekonomi harus membuat kita bangkit," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (2/1).

Baca Juga:

Tahun 2021 Diharapkan Jadi Tonggak Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi

Haedar meminta pemerintah agar mengajak para ahli ekonom dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Banyak para ahli ekonom yang harus dilibatkan bagaimana mencari solusi," jelasnya.

Ia meminta kepada pemerintah dan seluruh instrumen di dalamnya, bersungguh-sungguh untuk mencari solusi terhadap pandemi COVID-19.

Dia berharap ada kebijakan-kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif di bidang kesehatan, social, ekonomi pada 2021.

"Lebih-lebih yang berkaitan dengan pengadaan vaksin, baik dalam standar kualitas dan keamanan dan kesehatan seluruh warga bangsa maupun dalam aspek-aspek lainnya, yang memerlukan keterbukaan dan keseksamaan," ujar Haedar.

Muhammadiyah, kata Haedar, juga siap mendukung sikap dan langkah Presiden Joko Widodo, untuk melakukan sosialisasi agar vaksin Covid-19 dapat digunakan pada waktu yang tepat dan dilakukan secara seksama.

Presiden Jokowi saat memberikan modal kerja. (Foto: Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi saat memberikan modal kerja. (Foto: Sekretariat Presiden)

"Sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Kuncinya adalah ketulusan kejujuran transparansi dan kebersamaan dari semua pihak," katanya.

Haedar meminta semua pihak agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan penanganan coron. Sebab hingga saat ini angka positif COVID-19 masih terus bertambah.

"Jika kita tidak menyertai mereka dengan disiplin sosial yang tinggi dan mengikuti protokol kesehatan beban mereka sangat berat dan lebih dari itu dengan disiplin,akan mengoptimalkan ikhtiar untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

573.310 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual Selama Libur Natal dan Tahun Baru

#Muhammadiyah #Jokowi #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Jokowi tak hadir di sidang gugatan CLS yang berlangsung di PN Solo, Selasa (16/9). Pihak penguggat pun meminta agar hakim diganti.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Indonesia
Muhammadiyah Resmika Rumah Hamka di Malaysia, Aset Dibeli Sejak 2024
Tahun 2024 menjadi tahun bersejarah karena Rumah Hamka dapat dibeli lunas. Selain itu PCIM Malaysia pada tahun tersebut juga secara legal terdaftar di Malaysia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Muhammadiyah Resmika Rumah Hamka di Malaysia, Aset Dibeli Sejak 2024
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Ia akan melayani adanya gugatan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Indonesia
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Jokowi mengatakan pergantian Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi merupakan hal bagus.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Penggugat ijazah palsu Jokowi kini mengajukan gugatan baru. Kuasa Hukum Jokowi mengatakan, bahwa gugatan CLS hanya bisa ditujukan kepada penyelenggara.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Sebuah unggahan sempat beredar di TikTok berisi video dengan narasi 'Rumah Roy Suryo Dibakar Massa'
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
PP Muhammadiyah Sentil Elit Politik Tidak Berikan Keteladan dan Kondisi Panas di Berbagai Daerah
Para elit politik hendaknya lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku santun, sederhana, dan memiliki kepedulian tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 29 Agustus 2025
PP Muhammadiyah Sentil Elit Politik Tidak Berikan Keteladan dan Kondisi Panas di Berbagai Daerah
Indonesia
Jokowi Menangi Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka, Penggugat Masih tak Menyerah
Jokowi memenangi gugatan wanprestasi mobil Esemka. Penggugat Jokowi, Aufaa Luqmana, masih tak menyerah. Ia akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Jokowi Menangi Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka, Penggugat Masih tak Menyerah
Bagikan