Surat DPD PAN Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi Beredar

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 11 Juni 2019
Surat DPD PAN Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi Beredar

Ketua DPD PAN Klaten, H. Darmadi. (Foto/pan.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebuah surat pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Klaten menolak partainya bergabung dengan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin beredar di kalangan wartawan.

Surat bertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN ini, ditandatangani langsung oleh Ketua DPD PAN Klaten H. Darmadi dan Sekertaris DPD PAN Klaten H. Muh Nurcholis Madjid.

Surat pernyataan sikap ini beredar setelah berhembusnya kabar bahwa partai pimpinan Zulkifli Hasan ini akan menyebrang ke Koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin bersama partai Demokrat.

Surat PAN Klaten
Surat pernyataan sikap dari DPD PAN. (Ist)

Berikut isi lengkap surat pernyataan sikap DPD PAN Klaten.

'Ba'da salam dan sejahtera, mencermati perkembangan politik pasca pemilihan umum 2019 dan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan munculnya beberapa wacana oknum DPP PAN untuk bergabung di koalis 01. Jika interferensi tersebut benar, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Klaten menyatakan sikap menolak bergabungnya PAN ke Koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin.

Hal tersebut didasarkan atas perkembangan aspirasi anggota PAN se Kabupaten serta dampak politik yang ditimbulkan sehingga menimbulkan ketidak kondusifan partai amanat nasional.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dijadikan perhatian yang serius untuk masa depan partai amanat nasional'. (Pon)

Baca Juga: TKN Tanggapi Isu Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja

#PAN #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Hasil studi mengonfirmasi bahwa arus perpindahan sentimen positif dari figur personal menuju institusi partai, khususnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Indonesia
Roy Suryo dan dr Tifa Ditahan Polda Metro Jaya, Jokowi: Kita Ikuti Proses Hukum
Jokowi menanggapi penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan fitnah ijazah UGM. Ia menegaskan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Roy Suryo dan dr Tifa Ditahan Polda Metro Jaya, Jokowi: Kita Ikuti Proses Hukum
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan