Sri Mulyani Tegaskan Pencairan Bansos Sesuai Track

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2020
Sri Mulyani Tegaskan Pencairan Bansos Sesuai Track

Penerima Bantuan Sosial. (Kemensos).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pencairan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dinilai ada kemajuan setiap bulan. Sebagian bantuan yang disalurkan sesuai tugas Kementerian Sosial (Kemensos).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pencairan tersebut, sudah ada di dalam track Kemensos seperti PKH, sembako itu sudah 10 juta plus 20 juta yang dicairkan setiap bulan sampai Desember.

Ia mengatakan, pencairan bantuan sosial itu tidak bisa langsung 100 persen dilakukan. Namun realisasinya bertahap hingga akhir tahun 2020. Karena, awalnya, bansos yang diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni 2020.

Baca Juga:

Cuma 8 Persen UMKM Yang Gunakan Pemasaran Online

Namun, lanjut ia, pemerintah kemudian memperpanjang penyaluran bansos hingga akhir tahun ini dengan nilai yang dikurangi dari Rp600.000 per bulan menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli-Desember 2020.

Untuk wilayah Jabodetabek, bansos itu diberikan dalam bentuk paket sembako. Sedangkan, bansos di luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran yang sama dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli-Desember 2020.

Data Kementerian Keuangan, total jumlah bansos Jabodetabek mencapai Rp6,8 triliun dan bansos tunai di luar Jabodetabek mencapai Rp32,4 triliun. Sedangkan, total belanja perlindungan sosial dampak COVID-19 mencapai Rp203,9 triliun atau sudah terealisasi sekitar 28,63 persen per 16 Juni 2020 berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Menkeu Sri Mulyani
Menteri Keuanga Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Selain anggaran program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp37,40 triliun, sembako Rp43,60 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik pangan sembako Rp25 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp31,8 triliun. Selain itu, ada 27 juta rumah tangga menikmati layana listrik gratis untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk daya listrik 900 VA.

Baca Juga:

Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol

#Dana Bansos #Kemenkeu #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Indonesia
Penempatan Duit Negara Rp 200 Triliun Bikin Bunga Deposito Turun, Tanda Program Berhasil?
Purbaya menggarisbawahi penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial itu bukan ditujukan untuk program pembangunan pada suatu tujuan tertentu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Penempatan Duit Negara Rp 200 Triliun Bikin Bunga Deposito Turun, Tanda Program Berhasil?
Indonesia
Menkeu Purbaya Dukung Wamenkeu Anggito Gantikan Dirinya di LPS
Purbaya menyampaikan bahwa dia mendukung peluang Anggito beralih ke jabatan yang pernah ia emban dulu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Dukung Wamenkeu Anggito Gantikan Dirinya di LPS
Indonesia
Rokok Ilegal Kuasai Pasar, Siap Siap Warung dan E-Commerce Kena Razia
"Saya harapkan dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang. Siklus impor kan tiga bulan kira-kira. Kami harap semuanya mengikuti aturan dengan benar," kata menkeu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Rokok Ilegal Kuasai Pasar, Siap Siap Warung dan E-Commerce Kena Razia
Indonesia
Kemenkeu Ungkap Program MBG Telah Serap Anggaran Rp 13 Triliun dan Jangkau 27,7 Juta Penerima
Pemerintah menargetkan penerima program MBG akan terus ditingkatkan hingga mencapai 82,9 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkeu Ungkap Program MBG Telah Serap Anggaran Rp 13 Triliun dan Jangkau 27,7 Juta Penerima
Indonesia
Bank Bebas Guyurkan Rp 200 Triliun ke Warga, Menkeu Tidak Bikin Perintah Khusus
Bank-bank Himbara dapat menyalurkan guyuran dana pemerintah tersebut sesuai keinginan, tanpa ada petunjuk (guidance) dari Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Bank Bebas Guyurkan Rp 200 Triliun ke Warga, Menkeu Tidak Bikin Perintah Khusus
Indonesia
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Kemensos mencatat hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta KPM atau 75,89 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Indonesia
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar
Permasalahan utama perekonomian Indonesia saat ini bukan karena kekurangan likuiditas di sektor perbankan.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Menkeu Gelontorkan Rp 200 Triliun ke Bank untuk Bantu Kredit Rakyat, Pengamat Ekonomi: Likuiditas Perbankan masih Longgar
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dunia
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Saat ini bank yang tergabung dalam Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI dan Bank Syariah Nasional (BSN) yang merupakan spin-off BTN Syariah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Bagikan