Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 06 September 2022
Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD

Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Paripurna (Rapur) DPRD penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021 diwarnai ketegangan.

Adu argumen terjadi antara Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Baca Juga:

Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Harga BBM Tak Diturunkan

Ketegangan terjadi akibat Achmad menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disela-sela Rapur DPRD.

"Yang pertama, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Yani saat Rapur di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Yani beranggapan, dengan penyampaian penolakan kenaikan dari Fraksi PKS ini, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang juga sebagai politikus PDIP bisa sampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat.

"Yang kedua, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," lanjutnya.

Di tengah penyampaian, Gembong Warsono pun langsung melakukan intrupsi. Menurutnya, Rapur ini terkait pembahasan Jakarta bukan ke ranah Pemerintah Pusat.

Baca Juga:

Harga Sembako Melonjak Imbas BBM Naik, IKAPPI Minta Tak Saling Salahkan

"Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Tidak ada penyampaian sikap politik partai, tolong itu jadi catatan pimpinan," cetusnya.

Yani pun masih melanjutkan penyampaiannya. Sebab ia beralasan bahwa forum ini merupakan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat terkait penolakan kenaikan harga BBM dan juga sikap PKS yang menolak secara tegas kenaikan BBM.

"Pimpinan saya kira kini kita berada di dalam forum DPRD yang merupakan perwakilan partai politik. Di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini. Agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ucapnya.

Tak hanya itu, tampak terlihat didalam forum anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta berdiri sambil membentangkan poster yang bertuliskan "PKS Menolak Kenaikan BBM,".

"Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri. tunjukkan jati dirimu. kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. terima kasih," kata Yani. (Asp)

Baca Juga:

Imbas Kenaikan BBM, Gibran akan Pangkas DAU 2 Persen Untuk Bansos APBD

#DPRD DKI Jakarta #PDIP #PKS #BBM
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BBM di SPBU Swasta Langka, Bahlil Tegaskan Sudah Naikkan Kuota Impor Sampai 1,1 Juta Kiloliter
Koordinasi antara perusahaan swasta dengan Pertamina sudah dilakukan, termasuk melalui Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
BBM di SPBU Swasta Langka, Bahlil Tegaskan Sudah Naikkan Kuota Impor Sampai 1,1 Juta Kiloliter
Indonesia
Prabowo Panggil Menteri Bahas BBM Langka di SPBU Swasta, Cari Solusi Ketersedian Bahan Bakar
Indonesia perlu mengimpor bahan bakar minyak (BBM) sebesar 1,4 juta kiloliter (KL), berdasarkan data sementara yang dikumpulkan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Prabowo Panggil Menteri Bahas BBM Langka di SPBU Swasta, Cari Solusi Ketersedian Bahan Bakar
Indonesia
Bahlil Minta SPBU Swasta yang Alami Kelangkaan BBM Kolaborasi dengan Pertamina, Tetap Dikontrol Negara karena Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta SPBU Swasta yang Alami Kelangkaan BBM Kolaborasi dengan Pertamina, Tetap Dikontrol Negara karena Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Indonesia
Shell Bantah Pegawainya Kena PHK karena BBM Langka, hanya Dilakukan Penyesuaian Jam Kerja
Penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell berlaku selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Shell Bantah Pegawainya Kena PHK karena BBM Langka, hanya Dilakukan Penyesuaian Jam Kerja
Indonesia
Kelangkaan BBM Terjadi di SPBU Swasta, Kemendag Tunggu Arahan Kemenko Perekonomian
Aturan rencana impor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS) masih dalam proses pembahasan lintas kementerian.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Kelangkaan BBM  Terjadi di SPBU Swasta, Kemendag Tunggu Arahan Kemenko Perekonomian
Indonesia
BBM SPBU Swasta Kelangkaan , Kementerian ESDM Tetap Ingin Pertamina Jadi Pemasok
kolaborasi dengan Pertamina penting, karena ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat dan perlu tetap dikendalikan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
BBM SPBU Swasta Kelangkaan , Kementerian ESDM Tetap Ingin Pertamina Jadi Pemasok
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli
kuota impor BBM yang didapatkan Pertamina dan masing-masing SPBU swasta sudah disesuaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli
Bagikan