Sambangi KPK, Keluarga Yakin Bupati PPU Korban Politik Partainya


Yuliana mas'ud, Kakak kandung Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud. (Foto: MP/Ponco)
MerahPutih.com - Kakak kandung Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud, menyambangi Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (31/3).
Dalam kesempatan itu, Yuliana Mas'ud menyatakan sang adik yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan telah menjadi korban politik partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga:
"Pasti dia udah korban partai politik (Demokrat) menurut kami. Kalau untuk masalah pemerintahan beliau tidak ada masalah," kata Yuliana.
Menurut Yuliana, permasalahan yang menimpa adiknya hingga ditangkap KPK berawal dari adanya Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Samarinda, Kalimantan Timur.
Dia menilai, perkara dugaan suap proyek di Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur merupakan imbas dari cawe-cawe oknum tertentu Partai Demokrat dalam Musda tersebut.

Diketahui, Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
"Setahu dan berita yang saya terima, bahwa masalah ini karena adanya kasus musda di Samarinda kemarin. Musda partainya, seperti itu," ujarnya.
Yuliana pun menyatakan, Abdul Gafur telah menyampaikan keterkaitan kasusnya dengan Musda Partai Demokrat di Kaltim kepada penyidik.
"Silakan tanya langsung pada penyidik, Pak Gafur sudah memberikan (keterangan)," kata Yuliana. (Pon)
Baca Juga:
Menko Airlangga Minta Pengusaha Tidak Tunda Pembayaran THR Lebaran
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
