Pemilu 2019

Prabowo Minta Masyarakat Periksa dan Laporkan DPT Pemilu Tidak Wajar

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 13 Maret 2019
 Prabowo Minta Masyarakat Periksa dan Laporkan DPT Pemilu Tidak Wajar

Prabowo Subianto saat berkampanye di Cianjur, Jawa Barat (Divisi Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Prabowo Subianto mengimbau seluruh masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019. Imbauan itu menyusul temuan 17,5 juta DPT tidak wajar oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra ini saat menyapa masyarakat Cianjur, di Gedung Assakinah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (12/3).

Pada mulanya, Prabowo menuturkan dirinya mencium aroma kemenangan rakyat di pemilu mendatang. Di tiap-tiap daerah yang ia kunjungi, antusiasme masyarakat mendukung Prabowo-Sandi begitu tinggi.

Namun demikian, lanjut Prabowo, kemenangan rakyat harus dijaga. Rakyat harus memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil, salah satunya dengan menyelesaikan kemelut DPT bermasalah.

Prabowo bersama warga Cianjur Jawa Barat
Warga antusias menyambut Prabowo di Cianjur, Jawa Barat (Divisi Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi)

"Tolong saudara-saudara periksa DPT yang nanti ada di TPS, di RT, kelurahan, ada di desa, tolong harap diperiksa. Kalau di situ masih ada nama orang yang sudah mati, tolong dilaporkan, kalau ada yang tidak wajar tolong dilaporkan," kata Prabowo.

Capres nomor urut 02 ini mengatakan, ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan pihaknya dalam DPT pemilu. Di antaranya, nama orang yang sudah meninggal dunia masih tercantum dalam DPT hingga temuan DPT ganda.

"Kalau ada nama seseorang beberapa kali disebut, ini aneh namanya. Nama yang sama, tanggal lahir sama, alamat sama, ini belasan kali disebut. Ini harus dibersihkan," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah bersedia menerima laporan dan masukan dari BPN. Ketua Umum Partai Gerindra ini meyakini, KPU mampu mewujudkan pemilu yang berientegritas.

"Kami sangat berterima kasih, KPU yang sekarang sangat menerima saran-saran, masukan, dan koreksi dari kita. Tampaknya, KPU kali ini mau menjadi hakim yang adil. Tapi, mungkin masih ada oknum aparat tertentu yang tidak bisa melihat arah kehendak rakyat Indonesia," kata Prabowo.

"Dengan demikian kita kawal suara dan Insya Allah tanggal 17 April malam rakyat akan menyaksikan hari yang bersejarah di mana rakyat Indonesia merebut kembali kedaulatannya," imbuh Prabowo.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel:

#DPT Ganda #DPT Pemilu 2019 #Prabowo Subianto #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Minta Prabowo Ganti Menkeu Purbaya, Dianggap tak Paham Pengelolaan Anggaran Negara
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengganti Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Minta Prabowo Ganti Menkeu Purbaya, Dianggap tak Paham Pengelolaan Anggaran Negara
Indonesia
Prabowo Minta Korban Ledakan SMA 72 Wajib Jadi Prioritas Nomor Satu
Prabowo Subianto minta penanganan korban ledakan SMA 72 Kelapa Gading diprioritaskan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Prabowo Minta Korban Ledakan SMA 72 Wajib Jadi Prioritas Nomor Satu
Indonesia
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Hal ini disampaikan saat meresmikan PT Lotte Chemical Indonesia, pabrik petrokimia terbesar se-Asia Tenggara di Cilegon
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Indonesia
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Presiden RI, Prabowo Subianto, membantah takut dengan Jokowi. Ia mengatakan, bahwa masyarakat harus menghormati mantan pemimpin bangsa.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Indonesia
Prabowo Mau Borong 30 Rangkaian KRL, Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus 400 Juta Orang
Prabowo mau borong 30 rangkaian KRL, jumlah penumpang diprediksi bisa menembus 400 juta orang.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Mau Borong 30 Rangkaian KRL, Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus 400 Juta Orang
Indonesia
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
Presiden RI, Prabowo Subianto, mau membayar utang Whoosh pakai uang sitaan korupsi. Ekonom menyebutkan, bahwa hal itu tidak akan cukup.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
Indonesia
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Keselamatan operasional kereta api harus menjadi prioritas utama demi mencegah terulangnya kecelakaan di jalur rel.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Indonesia
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Presiden RI, Prabowo Subianto, ingin menambah 30 rangkaian KRL. Komisi V DPR menyebutkan, bahwa waktu tunggu KRL bakal jadi lebih pendek di jam krusial.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Indonesia
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Saat ini, Indonesia memiliki kewajiban pembayaran utang untuk proyek kerata Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Indonesia
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengalokasikan Rp 5 triliun untuk menambah rangkaian KRL. Komisi V DPR pun mendukung hal tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Bagikan