Prabowo-Jokowi: Ada Transaksi Politik di Balik Posisi Menhan?

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Oktober 2019
Prabowo-Jokowi: Ada Transaksi Politik di Balik Posisi Menhan?

Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (21/10). Foto: @Gerindra

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kabinet Joko Widodo bisa dianggap kurang baik dalam proses politik. Pasalnya, Prabowo dianggap melakukan transaksi politik.

Direktur Indo Polling Network ini mengkritisi adanya bagi-bagi jabatan dalam proses politik kali ini.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Alasan Bersedia Menjadi Menteri Pertahanan

"Apa yang dilakukan oleh Prabowo, bisa saja dibaca oleh publik sebagai pemburu kekuasaan (power seeking) dengan melakukan transaksi politik. Dengan demikian citra personal Prabowo akan sangat terganggu;" kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (22/10).

Wempy melanjutkan masuknya Gerindra dalam koalisi telah memunculkan dinamika diantara partai koalisi.

Wempy Hadir
Pengamat politik Wempy Hadir

"Mereka merasa bahwa Gerindra tidak pantas mendapatkan kursi kekuasaan karena dia tidak ikut berkeringat. Apalagi masuknya Gerindra bisa mengurangi jatah menteri bagi partai koalisi. Hal itulah yang membuat situasi di partai koalisi semakin memanas menjelang pengumuman kabinet Jokowi-Maruf Amin," tambah Wempy.

Baca Juga

Prabowo Gabung Jokowi, Konflik Horizontal Bisa Terjadi di Masyarakat

Pada kubu oposisi yang selama ini mendukung Prabowo juga tidak senangatas keputusan mantan rival Jokowi itu masuk dalam koalisi pemerintah.

Bagi mereka ini adalah sebuah pengingkaran atas perjuangan yang mereka lakukan selama ini. Harapan mereka adalah Prabowo bisa menjadi navigator untuk mengimbangi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Prabowo dan Edhy Prabowo. Foto: Facebook/Gerindra
Prabowo dan Edhy Prabowo. Foto: Facebook/Gerindra

"Semua itu sirna karena Prabowo memutuskan untuk gabung dalam koalisi pemerintah," terang Wempy.

Baca Juga

Berapa Sih Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

Ia juga menyebut, masuknya Prabowo dan komposisi kabinet Jokowi-Maruf Amin menimbulkan diskusi di ruang publik. Yang pertama adalah, bagi kelompok koalisi pemerintah rekam jejak Prabowo dalam berbagai kampanye baik pada pemilu presiden 2014 maupun 2019 tidak bisa dilupakan. Bahkan perang urat saraf antara Jokowi selaku capres dan kompetitornya Prabowo sangat sengit.

"Kalau kita tracking di media sosial, ada berbagi pernyataan yang kontroversial dari Prabowo. Itulah sebabnya para pendukung Jokowi tidak happy dengan masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin," tutup Wempy. (Knu)

#Prabowo Subianto #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan persiapan matang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2030.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Indonesia
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan, persiapannya harus matang.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Indonesia
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
PN Jakarta Pusat akhirnya menyerahkan 15 bangunan Hotel Sultan kepada pemerintah. Penyerahan itu sudah dilakukan usai proses eksekusi, Kamis (18/6).
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
Indonesia
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Presiden Prabowo menerima 20 poin evaluasi haji 2026. Pemerintah akan memperketat syarat kesehatan jamaah haji 2027 untuk menekan angka kematian.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Indonesia
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun bukan lagi sekadar wacana, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Indonesia
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Bakom menegaskan, bahwa MBG tak bisa dihentikan begitu saja. Sebab, program tersebut menjadi janji Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Indonesia
Presiden Mahmoud Abbas Telepon Prabowo, Puji Kesetiaan Indonesia Bela Palestina
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menelepon Presiden Prabowo Subianto, memuji Indonesia sebagai negara paling konsisten membela Palestina.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Presiden Mahmoud Abbas Telepon Prabowo, Puji Kesetiaan Indonesia Bela Palestina
Indonesia
Demi Jaga Kepercayaan Investor Global, Prabowo Dorong Reformasi Regulasi Hilirisasi
Pemerintah dorong reformasi regulasi, hilirisasi, dan jaga stabilitas sosial politik untuk memperkuat ekonomi nasional.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Demi Jaga Kepercayaan Investor Global, Prabowo Dorong Reformasi Regulasi Hilirisasi
Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Bagikan