PPP Tambah Pengurus Baru di DPP

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Desember 2022

PPP Tambah Pengurus Baru di DPP

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumumkan hasil kerja tim revitalisasi kepengurusan. Hasil rapat pengurusan harian ke-15, PPP memastikan tidak banyak perubahan, hanya ada penambahan yang semula 46 menjadi 49 personel.

Perubahan struktur pengurus harian tertuang dalam SK DPP PPP Nomor 0782/SK/DPP/P/XII/2022. Keputusan ini nantinya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam waktu dekat.

Baca Juga:

PPP Ingin Nomor Urut Partai Politik Diundi

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Muhammad Mardiono mengumumkan struktur pengurus harian terbaru di Jakarta, Selasa (28/12).

Ia menjelaskan, seluruh kader yang masuk ke dalam pengurus harian telah sepakat untuk bekerja sama dalam memenangkan Pemilu 2024.

"Ke depan, seluruh kader yang ditetapkan telah sepakat akan bekerja sekuat tenaga, mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memenangkan Pemilu 2024," katanya.

Ia yakin para pengurus harian akan terus solid di bawah kepemimpinannya dan memberikan loyalitas terhadap partai berlambang Kabah tersebut karena telah menandatangani integritas.

"Insya Allah tim ini solid di bawah kepemimpinan saya dan Sekjen Gus Arwani, dengan didampingi oleh empat wakil ketua umum," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Dukungan Kader PPP terhadap Pencapresan Ganjar Menguat

#DPP PPP #Partai Politik #Pemilu

Bagikan

Ditulis Oleh

Joseph Kanugrahan

Berita Terkait

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.

Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.

Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.

Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Bagikan