PPP Andalkan Wanita Persatuan Pembangunan Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pemilu

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 11 Januari 2023
PPP Andalkan Wanita Persatuan Pembangunan Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pemilu

Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) bersama Ketum PPP Mardiono. (Foto: MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah partai politik tengah memanaskan mesin untuk meraup suara tinggi di Pemilu 2024.

Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menargetkan suara dari kelompok wanita.

Baca Juga:

PPP akan Tentukan Capres Usai HUT PDIP

Ketua Umum Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) terpilih Ema Umiyattul Chusnah menuturkan, pihaknya tengah memperkuat pengurus wilayah hingga penguatan caleg perempuan di Pemilu 2024.

Langkah ini dilakukan karena kelompok perempuan PPP bakal jadi ujung tombak meraup suara.

"Kami lakukan penguatan di struktur internal pengurus mulai dari wilayah, cabang dan ranting. Kami harus siapkan itu karena ini pasukan perempuan yang bakal mendongkrak suara PPP," kata Ema saat berbincang dengan Merahputih.com di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat yang dikutip, Rabu (11/1).

Ema menyebut, target mereka kelak banyak kader wanita PPP duduk di parlemen.

"Jadi dari 19 kursi di parlemen sekarang, 40 persen kursi di parlemen kedepan ditargetkan kami raih. Nah Insyaallah, perempuan mampu mayoritas berada di 40 persen suara itu," kata Ema yang kini anggota Komisi IV DPR ini.

Bahkan, Ema sudah menargetkan sejumlah wilayah yang bakal jadi lumbung suara WPP.

"Seperti Jawa Timur, Tengah, Barat dan beberapa wilayah di luar Jawa. Kami harus optimis," ucap Ema.

Baca Juga:

PPP Soal Sandiaga: Tak Mengajak, tapi Terbuka

Sementara itu, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, menyebut, peran wanita dalam menggerakkan mesin partai sangatlah penting.

Bahkan, PPP bakal memperbanyak saksi dari kalangan perempuan dalam penghitungan suara saat Pemilu 2024 nanti.

"Nanti saksi di lapangan bakal lebih banyak kaum ibu. Karena perempuan lebih teliti dan telaten ya. Lalu lebih disiplin juga," ucap Mardiono saat berbincang dengan Merahputih.com.

Selain itu, Mardiono juga menugaskan WPP untuk membuat program konkret bagi kelompok wanita di Indonesia. Seperti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi program khususnya di Majelis Taklim.

"WPP ini bagian pelaksana di lapangan. Termasuk melakukan komunikasi di lapangan khususnya milenial perempuan. Jaringan itu sudah kami miliki, tinggal dilakukan di lapangan," sebut Mardiono yang memakai kemeja putih dipadu peci hitam ini.

Mardiono berharap WPP jadi ujung tombak memperkuat tim PPP di lapangan. Khususnya dalam memperoleh kepercayaan masyarakat meraih kursi di parlemen.

"Hasil dari karya ibu-ibu ini bisa dikapitaliasi untuk kemajuan perjuangan partai," tutup pria yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ini. (Knu)

Baca Juga:

Sandiaga Uno Hadiri Harlah Ke-50 PPP di Yogyakarta Kenakan Sarung Hijau

#DPP PPP #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan